BERBAGI
Ilustrasi pekerja media. (Abdul Arif/ Serat.id)
Ilustrasi pekerja media. (Abdul Arif/ Serat.id)

Serat.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang bersama dengan Konggres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Tengah dan Aliansi Gerakan Rakyat Mengugat (GERAM) telah menerima delapan belas aduan mengenai Tunjangan Hari Raya (THR).  Dari jumlah itu perusahaan media paling banyak diadukan soal THR  Idul Fitri tahun 2019

 “Ada pun (aduan) wilayahnya tersebar di beberapa daerah di Jawa Tengah. Salah satu perusahaan yang paling banyak diadukan (15 aduan) adalah perusahaan media yang berkedudukan di Kota Semarang,” ujar Herdin Pardjoangan, Kepala Divisi Advokasi Perburuhan LBH Semarang, ketika dihubungi Serat.id belum lama ini.

Aduan tersebut diterima sejak dibuka Posko pengaduan LBH Semarang di dua tempat antara lain di Kantor LBH Semarang dan Sekretariat Lembaga Pendamping Usaha Buruh Tani dan Nelayan (LPUBTN) Semarang sejak 29 Mei 2019 hingga 12 Juni 2019.

Terhadap aduan pekerja media, LBH Semarang mengarahkan mereka untuk meneruskan aduan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Baca juga: Ironis… Dua Tahun 15 Pekerja Media Tidak Mendapat THR

“Dalam kasus ini LBH Semarang rencananya akan mengambil langkah hukum, jika telah keluar penetapan dari Disnakertrans Provinsi Jateng terkait adanya pelanggaran oleh perusahaan,” ujar Herdin menambahkan.

Sementara untuk tindak lanjut aduan pekerja kontrak, LBH Semarang berencana untuk menemui perusahaan tersebut. Ia mengaku mengagendakan untuk bertemu dengan perusahaan karena ada hal-hal yang lain dilangggar pihak perusahaan dan kemudian jika masih melanggar (akan menempuh) aduan hukum.

Aduan THR tersebut seharusnya membuat Disnakertrans Provinsi Jateng lebih tegas melakukan pengawasan terhadap perusahaan dan memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja / Buruh di Perusahaan.

“Bentuk sanksi bagi perusahaan-perusahaan tersebut yakni  dikenakan sanksi dengan denda 5 persen dari total THR dan sanksi administratif antara lain bisa berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha,”  ujar Herdin menjelaskan.

Herdin menyebut satu aduan lain yang diperhatikan LBH Semarang terkait pekerja  perusahaan yang berada di Kabupaten Semarang yang tidak mendapatkan THR karena sistem kontrak.

“Praktik sistem kerja kontrak, diduga sering dijadikan modus (perusahaan) untuk menghindari pembayaran THR Pekerja/Buruh,” katanya.

Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan  Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Jateng, Budi Prabawaning Dyah, justru mengaku belum mendapat aduan THR pekerja media di Kota Semarang.

Meski begitu ia menyebut perusahan media tersebut mempunyai rekam jejak dalam laporan perselisihan hubungan industrial tentang penunggakan gaji yang sedang ia tangani.

 “Sudah di panggil dua kali, nanti setelah lebaran (Jumat, 14 Juni 2019) kita panggil lagi, “ ujar  Dyah  ketika ditemui serat.id di ruangannya.

Dyah menyebut kinerja pengawasan Disnakertrans Provinsi Jateng enggan disebut tidak maksimal.  Karena menurutnya sebanyak 104 pengawas telah diwajibkan untuk mengawasi minimal lima perusahaan yang berada di lingkup Provinsi Jawa Tengah.

“Jadi itu (setiap pengawas) sudah diharuskan mengawasi, baik norma kerja dan K3 (Kesehatan dan Keselematan Kerja)” ujar Budi.

Terkait aduan pekerja kontrak bisa mendapatkan THR asalkan masa kontrak tersebut jatuh tempo pada hari lebaran atau paska lebaran. Sedangkan jika pekerja kontrak tersebut jatuh tempo sebelum lebaran, maka tidak mendapatkan THR. (*) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here