BERBAGI
Korupsi suap
Korupsi suap, pixabay.com

Serat.id – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan praktik jual beli jabatan juga pernah terjadi di Pemprov Jateng. Ia mendapat informasi itu saat awal ia menjabat sebagai gubernur, bahkan disebutkan dulu praktik itu menjadi hal yang lumrah dilakukan.

“Dulu awal saya masuk ke sini (Pemprov Jateng), isu tentang praktik jual beli jabatan itu masih santer terdengar. Informasinya, siapa yang dekat dengan pejabat dan punya uang, maka mereka pasti menduduki jabatan strategis,” kata Ganjar, Rabu 31 Juli 2019.

Baca Juga : Untuk Suap Hakim Lasito, Ini Kode Bahasa yang Dipakai Bupati Jepara

Ketua DPRD Jateng disebut Dalam Kasus Suap DAK Kabupaten Kebumen

Bahkan, Ganjar menemui sendiri praktik jual beli jabatan itu, salah satunya ada cerita seorang pejabat yang mengaku tim suksesnya yang kemudian menekan pihak lain untuk memasukkan orang kepercayaannya ke dalam pemerintahan. Ada pula oknum anggota Satpol PP yang menjadi calo, dengan menjanjikan dapat memasukkan orang ke lingkungan Pemprov Jateng.

“Saat itu saya cari orang-orang ini. Setelah ketemu dan terkonfirmasi bahwa mereka melakukan pelanggaran, langsung saya pecat,” kata Ganjar menegaskan.

Sadar mengenai praktik tidak sehat itu, Ganjar kemudian mencari cara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. Salah satu terobosan yang dilakukan dengan kebijakan sistem lelang jabatan.

Lelang jabatan yang dilakukan Ganjar cara ampuh memotong mata rantai praktik jual beli jabatan yang selama ini berlangsung. Dengan proses yang transparan dan membuka pintu pengawasan selebarnya kepada publik, praktik suap menyuap untuk memperoleh jabatan menjadi tertutup.

“Dengan proses lelang jabatan itu, praktik jual beli jabatan saya babat habis. Saat ini, praktik semacam ini saya katakan sudah tidak ada. Orang-orang yang melakukan itu sudah tiarap semuanya,”  katanya.

Ia menilai praktik jual beli jabatan sebagai hal kuno dan memalukan. Menurut dia, upaya jual beli jabatan sudah tidak mungkin dilakukan di era keterbukaan informasi dan pengawasan aparat penegak hukum yang ketat.

“Kalau ada yang melakukan, seperti di Kudus kemarin, ini sesuatu yang luar biasa. Betul-betul nekat,” katanya.

Tercatat praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan kembali disorot publik setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Kudus, M Tamzil.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Teguh Yuwono, mengatakan proses lelang jabatan yang dilakukan Ganjar merupakan cara efektif menghapus praktik buruk jual beli jabatan.

“Dengan mekanisme itu, para pejabat tidak lagi mengandalkan kenalan atau uang untuk memperoleh jabatan, namun harus bersaing secara sehat dan meningkatkan performa kinerjanya,” kata Teguh. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here