BERBAGI
Ilustrasi pukul, pixabay.com

Agar peristiwa serupa tidak terulang kembali

Serat.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar minta aparat kepolisian mengusut pemukulan aktivis Pers Mahasiswa yang dilakukan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM). Sikap tegas penegak hukum diharapkan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.

“Wahyudin (Reporter LPM Profesi yang jadi korban) sudah melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian, kita tunggu sikap tegas pihak kepolisian, proses hukum harus berjalan dan tidak boleh pandang bulu,” kata Ketua AJI Makassar, Nurdin Amir, dalam keterangan resmi, diterima serat.id, Kamis 1 Agustus 2019.

Baca juga : AJI Ternate Kecam Kekerasan Jurnalis Malut Post 

AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Jurnalis saat Munajat 212

Kekerasan Terhadap Jurnalis, AJI Jakarta : Pelaku Bisa dihukum Penjara

Nurdin mengecam tindakan pemukulan yang dilalukan oleh Rektor UNM, Husain Syam, terhadap reporter LPM Profesi, Wahyudin saat melakukan kegiatan reportase perayaan pameran Dies Natalis Universitas Negeri Makassar (UNM) yang ke 58 pada Rabu 31 Juli 2019 kemarin.

 “Kejadian tersebut bermula saat Wahyudin bertemu dengan Rektor UNM yang kembali menyinggung masalah pemberitaan tabloid yang mengangkat tema tentang jalur mandiri yang menerima mahasiswa baru melebihi kuota,” Kata Nurdin menjelaskan awal mula pemukulan itu.

Saat itu Wakil Rektor Bidang Akademik (WR I) UNM, Muharram, datang dan mengatakan pada Rektor tentang berita LPM Profesi yang selalu kontra dengan kementerian. Tiba-tiba Rektor UNM memukul bibir Wahyudin bagian kiri atas dan mengeluarkan perkataan “Kurang ajar” dan menuding LPM Profesi mengadu domba dirinya. 

Nurdin menerangkan maksud dari WR I ialah perbedaan pendapat terkait zonasi pendidikan, bukan aturan jalur mandiri. Mereka kemudian membahas terkait berita tabloid Profesi terkait aturan kementerian tentang zonasi sekolah.

“Tak hanya memukul, Husain kemudian melakukan upaya intimidasi terhadap Wahyuddin. Ia mengancam akan menyelesaikan Wahyudin kalau pemberitaan tetap dipertahankan seperti pada tabloid yang beredar sekarang,”  kata Nurdin menjelaskan. Nurdin menilai tindakan kekerasan tersebut melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pasal 8 UU Pers menyatakan dalam menjalankan profesinya jurnalis mendapat perlindungan hukum. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here