BERBAGI
Walikota Semarang, Hendrar Prihadi ketika ditemui usai acara Kucingan Musik Malam Purnama di Rumah Dinas Walikota Semarang, Jumat. 2 Agustus 2019.

Tindakan warga yang menyegel secara langsung terhadap pembangunan gereja dirasa kurang tepat

Serat.id – Pegiat Studi Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA), Tedi Kholiluddin, menganggap Pemerintah Kota Semarang dianggap tidak responsif dalam menyelesaikan konflik penolakan pendirian Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari di Jalan Malangsari Raya Nomor 83, Rt 6 RW VII, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Semarang Timur. Sengketa itu seharusnya dapat terselesaikan sejak kemunculan konflik pada tahun 1998.

“Saya mengistalahkan dalam analisis sosial, seperti membiarkan rumput itu kering sehingga ketika ada triggered menjadi mudah untuk dibakar,“ ujar Tedi ketika dihubungi serat.id, Jumat, 2 Agustus 2019.

Berita terkait : Polemik Penolakan Pendirian Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari

Menurut Tedi, Pemkot Semarang seharusnya memiliki kemampuan lebih untuk dapat memetakan daerah yang rawan konflik kebebasan beragama, dan membaca pola serta mendata aktor konflik yang terlibat. “Dari catatan data ELSA 70 persen konflik kebebasan beragama yang ada di Jawa Tengah bersifat lokal,” ujar Tedi menjelaskan.

Ia menilai tindakan warga yang menyegel secara langsung terhadap pembangunan gereja dirasa kurang tepat, karena tak sesuai dengan tata aturan hidup bernegara yang seharusnya persoalan hukum tempuh lewat jalur hukum.

Selain itu Tedi berharap kepada kedua belah pihak untuk sering melakukan pertemuan rutin agar tercipta komitmen untuk hidup bersama. “Bukan soal siapa yang menang siapa yang kalah, tapi bagaimana menjadi warga negara yang taat hukum dan menjadi warga negara yang bisa bersedia menerima yang lain,” kata Tedi berharap.

Walikota Semarang, Hendrar Prihardi, menyatakan telah merespon polemik itu dengan mengagendakan menggelar mediasi pada Senin, 5 Agustus 2019 mendatang.

“(Mediasi tersebut) didampingi Polrestabes Semarang , Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang, supaya ada sebuah solusi atas permasalahan ini, ” ujar Hendrar Prihardi ketika ditemui Serat.id, di Rumah Dinasnya.

Wali Kota yang akrab disapa Hendi itu menyebutkan berdasarkan aduan warga, alasan penolakan pembangunan gereja karena warga merasa tertipu dalam proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GBI Tlogosari pada tahun 1998. ”Kata warga waktu itu mereka dikasih 25 ribu tanda syukuran (dan) (di)suruh tanda tangan. Ternyata berubah menjadi izin persetujuan pembangunan gereja,” ujar Hendi.

Hendi mengatakan jika warga tak berkenan, untuk sementara aktivitas pembangunan gereja diberhentikan dulu sambil mengajukan tuntutan secara hukum.

Ia menjamin hak setiap warga di Kota Semarang dapat melaksanakan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. “Hanya yang perlu tegaskan, kita tarik ke belakang (permasalahan ini). Kalau (IMB) tidak sesuai prosedur harus diluruskan, kalau (IMB)sudah sesuai dengan prosedur, saya minta warga mentaati hasil atas keluarnya izin tersebut,” ujarnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here