BERBAGI
Ilustrasi 25 tahun AJI Indonesia

Edi Faisol *

Kelahiran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bukan sebuah kebetulan, namun ada dialetika sejarah yang melatar belakangi. AJI hadir sebagai organisasi profesi yang awalnya diinisiasi sekitar 100 orang jurnalis dan kolumnis di Sirnagalih, 7 Agustus 25 tahun lalu. Mereka mendeklarasikan berdirinya AJI sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rejim Orde Baru yang membungkam demokrasi dan kebebasan jurnalis saat itu.

Hadirnya 100an jurnalis yang menjadi deklator itu terkait dengan sikap mereka yang mulai terancam kebebasanya seiring dengan pembredelan Detik, Editor dan Tempo, 21 Juni 1994. Ketiganya dibredel karena pemberitaannya yang tergolong kritis kepada penguasa.

Deklarasi sekaligus kelahiran AJI itu menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis. Namun tak mudah bagi organisasi kumpulan jurnalis kritis, maklum Orde Baru yang anti kritik dan demokrasi yang identik dengan dwifungsi ABRI kala itu menjadikan AJI masuk dalam daftar sebagai organisasi terlarang.

Kesaksian para pendiri menyebutkan mereka tak lepas dari ancaman penangkapan dan ancaman pembunuhan usai mendirikan AJI. Bahkan isi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan aparat saat itu bertuliskan “hidup atau mati” bagi mereka yang masuk daftar pencarian aparat seagai pendiri.

Kondisi saat itu menjadi alasan AJI yang masih bayi  menjalankan operasi organisasi ini di bawah tanah. Untuk menghindari tekanan aparat keamanan, sistem manajemen dan pengorganisasian diselenggarakan secara tertutup. Sistem kerja organisasi semacam itu memang sangat efektif untuk menjalankan misi organisasi, apalagi pada saat itu AJI hanya memiliki anggota kurang dari 200 jurnalis.

Di tengah sistem represif itu AJI menjalankan peran sebagai bayi kritis, selain demonstrasi dan mengecam tindakan represif terhadap media, organisasi yang dibidani oleh individu dan aktivis Forum Wartawan Independen (FOWI) Bandung, Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta (FDWY), Surabaya Press Club (SPC) dan Solidaritas Jurnalis Independen (SJI) Jakarta ini juga menerbitkan majalah alternatif Independen, yang kemudian menjadi Suara Independen.

Suara independen ini menjadi media alternatif, bacaan kaum kritis dan aktivis kampus yang merindukan keterbukaan informasi dan fungsi kontrol media terhadap sistem kekuasaan. Sebuah romantisme heroik oleh aktivis AJI di masa baru lahir.

Suara independen tak lebih hanya tulisan informasi yang disebar dari milis yang kemudian dicetak dan dicopy sebagai bacaan “gelap”  yang berisiko besar jika diketahui aparat. Namun inilah konsistensi awal kelahiran AJI dalam memperjuangkan misi dalam barisan kelompok yang mendorong demokratisasi dan menentang otoritarianisme.

Gerakan AJI membuahkan pengakuan dari elemen gerakan pro demokrasi di Indonesia, sehingga AJI dikenal sebagai pembela kebebasan pers dan berekspresi. Pengakuan tak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari manca negara. Di antaranya dari International Federation of Journalist (IFJ), Article XIX dan International Freedom Expression Exchange (IFEX).

Ketiga organisasi internasional tersebut kemudian menjadi mitra kerja AJI. Selain itu banyak organisasi-organisasi asing, khususnya NGO internasional, yang mendukung aktivitas AJI. Termasuk badan-badan PBB yang berkantor di Indonesia.

AJI diterima secara resmi menjadi anggota IFJ, organisasi jurnalis terbesar dan paling berpengaruh di dunia, yang bermarkas di Brussels, Belgia, pada 18 Oktober 1995. Tercatat aktivis lembaga ini juga mendapat beberapa penghargaan dari dunia internasional. Di antaranya dari Committee to Protect Journalist (CPJ), The Freedom Forum (AS), International Press Institute (IPI-Wina) dan The Global Network of Editors and Media Executive (Zurich).

Kalau boleh menyebut, AJI sebagai anak kandung Reformasi yang menggulingkan Soeharto seiring dengan pers mulai menikmati kebebasan.

Tantangan AJI ke Depan

AJI tak bisa lagi sekadar mengandalkan idealisme dan semangat para aktivisnya untuk menjalankan visi dan misi organisasi. Kelahiran organsiasi yang awalnya dianggap sebagai Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) di era Orde Baru tak menyurutkan melahirkan era keterbukaan.

Rakyat Indonesia, termasuk jurnalis, juga mulai menikmati kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi. Departemen Penerangan, yang dulu dikenal sebagai lembaga pengontrol media, dibubarkan. Undang-Undang Pers pun diperbaiki sehingga menghapus ketentuan-ketentuan yang menghalangi kebebasan pers.

AJI yang dulu menjadi organisasi terlarang, kini mendapat keleluasaan bergerak mentrasnformasikan ke ruang publik. Meski diakui AJI mampu mengubah sistem ke arah kebebasan pers yang lebih baik, namun sebagian sulit melawan budaya buruk yang lama telah mengakar.

Program anti amplop yang mulai dikampanyekan eberapa waktu usai dilahirkan misalnya, belum tuntas. Meski setidaknya AJI  mampu mendorong sikap redaksi media yang mengeluarkan warning prilaku buruk budaya aplop yang nyaris tak berlaku prakteknya di lapangan.

Fakta masih banyaknya kementerian, kepala daerah hingga dinas dan instansi pemerintah serta swasta maupun partai politik yang masih mengalokasikan anggaran khusus untuk wartawan, sebagai bukti anak kandung reformasi ini belum tuntas menyelesaikan kultur untuk jurnalis yang mendapat suap sehingga mengancam independensi wartawan dalam menyajikan karyanya.

Hal ini tak hanya berpengaruh terhadap sulitnya menjaga idependen wartawan secara umum karena sering terjebak konflik kepentingan, namun juga dampak keanggotaan AJI di semua daerah yang cenderung lebih sedikit dibanding organisasi lain.

Maklum AJI dengan pilar kebebasan, profesionalistas dan kesejahteraan juga menerapkan disipilin serta etika bagi anggotanya. Kondisi itu menjadikan keberadaan AJI di kota seperti sekte kecil meski gerakannya mampu mengetarkan publik dan kekuasaan.

Masalah lain yang tak kalah penting dihadapi masih banyaknya oligarki media oleh kepemilikan modal dan partai politik. Fakta ini yang sering menghambat idependen jurnalis, bahkan muncul istilah  musuh jurnalis bukan lagi aparat militer seperti orde baru, namun justru pemilik media sendiri yang mengabaikan informasi publik demi kepentingan kelompok dan korporasi bisnis.

Di sisi lain revolusi industri digital dengan dampak tutupnya media cetak dan hadirnya media baru berbasis konvergensi media menjadi tantangan tersendiri bagi AJI. Tutupnya media cetak diringi dengan pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa pesangon harus dijawab oleh organisasi profesi AJI yang punya prinsip membangun kesejahteraan.

Selanjutnya munculnya media baru berbasis internet tak kalah penting bagi si anak kandung reformasi untuk menjaga marwah yang tak hanya memperjuangkan kebebasan. Namun juga segala efek yang muncul, seperti jurnalis partisan di tahun politik, hoax, ujaran kebencian dan ancaman intoleransi yang menghambat proses demokrasi.

Dalam kontek itu AJI tak bisa lagi sekedar mengandalkan idealisme dan semangat para aktivisnya untuk menjalankan visi dan misi organisasi. Pada akhirnya, AJI harus tetap konsisten menjaga nyala api di jalur kebebasan, profesional dan kesejahteraan sebagai manifestasi ruh yang muncul sejak dilahirkan.

Bukankah sejak berdirinya AJI mempunyai komitmen untuk memperjuangkan hak-hak publik atas informasi dan kebebasan pers. Juga menjaga independensi jurnalis dengan memperjuangkan kesejahteraan sebagai proteksi profesi . (*)

* Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, pendiri serat.id 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here