BERBAGI
Ilustrasi pixabay.com

Memilih atau menonjolkan fakta yang bisa mendorong turunnya tensi konflik dan ditemukannya penyelesaiannya

Serat.id– Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengimbau jurnalis dan media menerapkan prinsip jurnalisme damai dalam pemberitaan peristiwa bernuansa konflik. AJI Indonesia menilai jurnalisme damai tak berpretensi untuk menghilangkan fakta.

“Tapi yang lebih diutamakan adalah memilih atau menonjolkan fakta yang bisa mendorong turunnya tensi konflik dan ditemukannya penyelesaiannya secara segera,” kata Ketua Bidang Pendidikan, Etik dan Profesi, AJI Indonesia, Dandy Koswaraputra, Selasa 20 Agustus 2019.

Baca juga : Akses Internet di Papua Lambat, Ini Kata AJI

AJI Indonesia Desak Polda Jateng Limpahkan Kasus Serat.id ke Dewan Pers

AJI Beri Penghargaan Tasrif Award kepada Baiq Nuril

Selain itu Dandy juga mengimbau jurnalis mematuhi kode etik jurnalistik dalam peliputan dan pemberitaannya. Hal itu mengacu Kode Etik Jurnalistik mengingatkan jurnalis dan media untuk tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras

“Sikap itu ditunjukkan antara lain dengan tidak mudah mempercayai informasi, apalagi sekadar tuduhan, dari ormas, TNI atau Polri,” kata Dandy menjelaskan.

Dalam membuat berita juga hendaknya jangan mengesankan membenarkan tindakan yang rasis itu, baik oleh ormas mauapun aparat keamanan. Menurut dia, jurnalis dan media memberitakan peristiwa di Manokwari dan Jayapura sesuai kaidah Kode Etik Jurnalistik.

Sikap itu antara lain dengan melakukan verifikasi sebelum melansir berita, menghindari memuat berita dari sumber yang tidak jelas, dan menuliskannya seakurat mungkin berdasarkan fakta. Media juga hendaknya tidak tergoda untuk memuat berita sensasional, meski itu mengundang jumlah pembaca yang tinggi.

“Kami juga meminta pemerintah melakukan proses hukum terhadap massa organisasi massa, TNI atau Polri, yang bersikap rasis karena itu merupakan pidana menurut Undang undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,” kata Dandy menegaskan.

Ia meminta agar aparat keamanan harus menghormati aspirasi yang disampaikan warga Papua, yang disampaikan secara damai dan memenuhi ketentuan hukum, karena itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi Konstitusi.

Sikap yangs ama juga disampaikan Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (Sejuk) saat menyikapi gejolak di Papua dan peristiwa sebelumnya di Jawa Timur. Dalam siaran resmi Sejuk mengingatkan jurnalis menerapkan prinsip Kode Etik Jurnalistik, khususnya prinsip disiplin verifikasi untuk menghindari penyebarluasan hoax, sebelum memuat dan menayangkan berita terkait peristiwa di Papua, Jawa Timur, dan daerah lainnya.

“Kami mengimbau jurnalis tidak memperluas konflik dengan memuat diksi, pernyataan yang merendahkan, rasis, dan diskriminatif yang dapat digunakan untuk memperkeruh suasana,” kata Direktur Sejuk Ahmad Alex Junaidi.

Sejuk juga minta jurnalis tidak meneruskan labelisasi  stereotyping kepada kelompok masyarakat tertentu yang bisa membuat kelompok tersebut rentan mengalami perlakuan diskriminasi dan target kekerasan lanjutan.

Selain itu jurnalis seharusnya memilih narasumber yang memiliki persfektif anti kekerasan, non diskriminasi, dan mendorong penyelesaian masalah secara damai dan adil. Sejuk  mendorong jurnalis melakukan liputan mendalam terkait kasus Papua, sehingga penyebab sesungguhnya dari  peristiwa di Papua hari ini, bisa terungkap.

“Termasuk menerapkan prinsip jurnalis damai, jurnalisme keberagaman dengan menggunakan standar HAM, khususnya terkait penghapusan diskrimasi ras dan etnis,” kata Ahmad menjelaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here