BERBAGI
Ilustrasi pixabay.com

Mmenuai protes dari berbagai pihak, termasuk Aliansi Jurnalis Indepeden  (AJI) Indonesia.

Serat.id– Pemblokiran data internet pada layanan operator seluler di Papua dan Papua Barat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika masih berlanjut. Pemblokiran itu sebelumnya menuai protes dari berbagai pihak, termasuk Aliansi Jurnalis Indepeden  (AJI) Indonesia.

“Pemblokiran layanan data internet  tersebut akan berlangsung sampai situasi dan kondisi Tanah Papua benar-benar normal,” kata Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, dalam siaran pers yang diterima serat.id, Jum’at 23 Agustus 2019.

Berita terkait : Akses Internet di Papua Lambat, Ini Kata AJI

LBH Pers : Postingan Status Veronica Koman Bukan Hoax

Jurnalis Diminta Terapkan Jurnalisme Damai

Pemlokiran itu menjadikan  masyarakat papua dan Papua barat hanya bisa berkomunikasi menggunakan layanan panggilan telepon dan layanan pesan singkat.

Ferdinandus meyebut alasan pemblokiran erdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan aparat penegak hukum dan instansi terait yang menyimpulkan meskipun situasi dan kondisi di beberapa kota dan kabupatan di Papua dan Papua Barat mulai berangsur-angsur pulih, namun distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, provokatif dan rasis masih terbilang tinggi.

“Setidaknya 33 items dan total 849 url informasi hoaks dan provokatif terkait issue Papua yang telah diidentifikasi,  divalidasi dan diverifikasi oleh Kementerian Kominfo,” kata Ferdinandus menjelaskan.

Menurut dia sebanyak 33 items serta 849 url konten hoaks dan provokatif tersebut disebarkan ke ratusan ribu pemilik akun media social facebook, Instagram, twitter dan youtube.

Kementerian Kominfo RI mengimbau para warganet di seluruh tanah air untuk tidak ikut-ikutan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang masih diragukan kebenarannya. “Atau yang terindikasi hoaks atau hasutan yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antar-golongan,” katanya.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Sasmito Madrim, menyatakan pemblokiran akses internet itu

tak sesuai semangat Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi.

“ AJI meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi,” kata Sasmito Madrim,

Alasan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk mencegah hoaks tak realistis. Justru  hal itu menghambat akses masyarakat, khususnya Papua dalam mencari informasi yang benar.

“Pembokiran membuat publik kesulitan saling bertukar kabar, kebijakan ini juga menghambat kerja-kerja jurnalis dan pemantau HAM dalam melakukan pemantauan peristiwa di Papua,” kata Sasmito menjelaskan.

Ia minta semua pihak menggunakan kebebasan berekspresi, termasuk memanfaatkan akses ineternet dengan cara baik. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here