BERBAGI
Ilustrasi, kpk.go.id

Serat.id – Pegiat anti korupsi Jawa Tengah minta calon komisioner KPK yang tak patuh melaporkan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara sebaiknya mundur. Informasi yang didapatkan menyebutkan dari 40 capim KPK, ada 13 kandidat belum pernah menyetor data LHKPN.

“Masih adanya Capim yang belum mengumpulkan LHKPN, itu menunjukkan ketidakpatuhan undang – undang,” kata  Direktur, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Semarang, Widi Nugroho,  Kamis 29 Agustus 2019.

Berita terkait : Calon Pimpinan KPK Belum Laporkan LHKPN 

KPK Kumpulkan Peserta Pilkada Jateng 2018

Ia menegaskan dalam UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), pasal 29 UU 30 tahun 2002 disebutkan pimpinan KPK harus mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

“Hal ini diperkuat dengan Peraturan KPK nomor 06 tahun 2016, tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pelaksanaan LHKPN,” kata Widi menambahkan.

Selain itu para pegiat anti korupsi  yang tergabung dalam Save KPK Jawa Tengah terdiri dari Pusat Studi Pendidikan Anti Korupsi FH UNNES, PATTIRO Semarang, LBH Semarang, FITRA Jateng, dan KP2KKN Jawa Tengah minta agar seluruh capim harus menyerahkan LHKPN sebagai alat ukur integritas penyelenggara negara.

Para pegiat anti korupsi menilai  ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan itu merupakan bukti tidak dimilikinya integritas, sedang berintegritas merupakan salah satu prasyarat dalam pemilihan calon pimpinan KPK.

“Pansel wajib mencoret Capim KPK yang tidak memenuhi syarat ini karena tidak sesuai ketentuan dalam Undang – Undang,” kata Widi menegaskan.

Dalam kesempatan yang sama, pegiat Pusat Studi Pendidikan Anti Korupsi FH UNNES, Syukron Salam, menyatakan Calon komisioner harus bebas dari konflik kepentingan untuk menunjang kinerja di KPK.

“Calon pimpinan KPK terpilih harus terjaga ketat supaya tidak memilki konflik kepentingan dengan kerja-kerja yang akan dilakukan,” kata Syukron.

Ia menyatakan jika ada calon pimpinan masih terikat dengan lembaga lain, harus melakukan deklarasi ke publik untuk keluar sebagai bagian dari indepedensi. Selain itu ia juga berharap agar calon komisioner KPK  harus bebas dari intervensi pejabat lembaga negara, meski diakui capim KPK berasal dari berbagai unsur baik masyarakat sipil atau pejabat negara dan lembaga penegah hukum.

“Namun dalam prosesnya ke depan pimpinan KPK terpilih tidak boleh dibawah tekanan lembaga atau pimpinan lembaga sebelumnya dalam memberantas korupsi,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here