BERBAGI
Jaringan Save KPK Jawa Tengah, saat siaran pers di kota semarang, Kamis 29 Agustus 2019, serat.id /Ist

Proses seleksi yang tidak transparan mendasarkan pada nilai – nilai integritas dikhawtirkan menghasilkan pimpinan KPK yang menjadi bumerang.

Serat.id – Pegiat antikorupsi di Kota Semarang minta Presiden mengevaluasi kinerja Panitia Seleksi Pansel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menilai seleksi calon pimpinan KPK RI merupakan momentum strategis untuk mencari nahkoda yang akan mengawal perlawanan terhadap korupsi di Indonesia.

“Proses seleksi yang tidak transparan dan mendasarkan pada nilai – nilai integritas maka tentu akan menghasilkan pimpinan KPK menjadi bumerang bagi lembaga ini sendiri,” kata juru bicara, Save KPK Jawa Tengah, Widi Nugroho, dalam pernyataan terbuka, Kamis, 30 Agustus 2019.

Berita terkait : Capim KPK tak Patuh LHKPN diminta Mundur

Save KPK Jateng melihat ada tiga  persoalan dalam penetapan 20 nama peserta Capim KPK yang sudah masuk proses uji publik dan wawancara. Sejumlah persoalan itu meliputi cacat rekam jejak tidak masuk menjadi pertimbangan Pansel.

“Padahal sebagai lembaga yang menegakkan nilai integritas, maka Capim KPK wajib mempunyai rekam jejak teruji,” kata Widi menambahkan.

Save KPK Jateng melihat nama 20 besar Capim yang lolos masih memiliki cacat rekam jejak. Data di kami cacat rekam jejak itu diduga bakal menghalangi kerja pemberantasan korupsi KPK dan melanggar etik saat bertugas. Salah satu indikator yang dirasakan oleh Save KPK Jateng yakni belum dilaporkannya adanya LHKPN oleh sejumlah calon.

Sedangkan pernyataan Pansel sudah menerima masukan dari KPK maupun masyarakat,  namun mereka tidak mempertimbangkan utama dalam pengambilan keputusan dalam memilih 20 Capim. “Keraguan pansel dalam menegakkan catatan rekam jejak ini harusnya menjadi evaluasi kinerja bersama,” kata Widi menegaskan.

Menurut Widi, mandat Capim KPK harus melaporkan LHKPN jelas tertulis dalam undang-undang KPK dan menjadi  salah satu syarat yang harus dipenuhi Capim. Jika tidak memenuhi hal ini maka Pansel wajib menggugurkan Capim di tahap ini.

Namun Pansel justru menyampaikan dasar laporan harta kekayaan tidak dipersyaratkan dalam seleksi. Para pegiat anti korupsi di Semarang menilai hal itu menjadi susah mengupayakan pihak diluar KPK untuk melaporkan LHKPN, sedangkan Capim sendiri tidak taat  sejak awal proses seleksi.

“Masyarakat semakin ragu terhadap kinerja pansel,” katanya.

Pegiat antikorupsi lain di Semarang, Naufal, menyatakan Pansel penjaringan calon pimpinan KPK tidak transparan. Hal itu dibuktikan oleh pernyataan Ketua Pansel KPK Yetti Ganarsih yang menyebutkan seleksi terakhir meloloskan 10 orang capim KPK tidak akan diumumkan kepada publik dan langsung diserahkan kepada presiden.

“Pernyataan ini sangat mengkhawatirkan saat publik mengharapkan transparansi dari Pansel,” kata Naufal.

Selain itu Polri tidak menindaklanjuti laporan terhadap aktifis antikorupsi.  Di sisi lain adanya laporan Pidana yang ditujukan ke jubir KPK RI Febri Diansyah, Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, dan Ketua Umum YLBHI, Asfinawati merupakan bagian dari upaya sistematis pelemahan KPK.

“Padahal untuk menjaga tegaknya hukum dan menjaga marwah institusi Polri diharapkan tidak menindaklanjuti laporan itu,” katanya.

Keberadaan Pansel KPK  yang menjadi sorotan masyarakat luas sebagai bukti harapan

Publik terhadap lembaga antirasuah yang masih diharapkan untuk pemberantasan korupsi. perhatian luas masyarakat  itu menjadi pertaruhan besar terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here