BERBAGI
Ilustrasi sidang, pixabay.com

Pemecatan Profesor Suteki  merupakan masalah administrasi yang bertentangan dengan asas umum pemerintahan.

Serat.id – Kuasa Hukum Prof Suteki, Achmad Arifullah, menyesalkan adanya opini pemecatan klienya terkait dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ia menegaskan pemecatan Profesor Suteki  merupakan masalah administrasi yang bertentangan dengan asas umum pemerintahan.

 “Kami tegaskan persoalan gugatan TUN merupakan masalah administrasi yang bertentangan dengan asas umum pemerintahan baik (AUPB) dengan keputusan Rektor yang bertentangan,” kata Achmad Arifullah, usai sidang dengan agenda perbaikan berkas atau dismissal, Rabu 4 September 2019.

Ia menyayangkan banyak pihak yang mengkaitkan membela HTI dan dituduh kelompok yang bersama-sama. Usai sidang Achmad Arifullah juga menyesalkan sikap Rektor Undip yang tidak pernah hadir dalam persidangan, meski ia masih membuka islah kedua belah pihak guru besar atas saran hakim.

“Sekali lagi islah itu saran hakim. Bukan keinginan kita, tapi kita tetap membuka pintu islah. Apalagi ini menyangkut nama Undip,”  kata Arif menambahkan.

Perkara gugatan atas pemberhentian Prof Suteki dari jabatan Ketua Dekan Prodi Magister Ilmu Hukum, Anggota Senat IV Universitas dan Ketua Senat Fakultas Hukum pada 28 November 2018 dikaitkan dengan opini pembelaan terhadap Hizbut Tahrir Islam.

Hal itu sangat disesalkan oleh Arifullah karena banyak tuduhan miring atas tim advokasi dalam jaringan Advokat Keadilan disangkut pautkan.

Tercatat Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang kembali membuka sidang  gugatan Profesor Suteki terhadap Rektor Universitas Diponegoro Prof Yos Johan Utama.  Pada sidang PTUN Rabu 4 September 2019 dilakukan tertutup. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here