BERBAGI
Ilustrasi, AJI Indonesia


AJI mendesak Presiden Joko Widodo tidak ikut dalam upaya DPR yang ingin mengkebiri dan memangkas kewenangan KPK melalui revisi Undang Undang KPK.

Serat.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengecam upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sengaja dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat dan pemerintah. AJI  menilai sejumlah seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna menyepakati usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat mengejutkan banyak pihak mengingat revisinya akan mengubah sejumlah ketentuan yang itu bisa melumpuhkan KPK dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kurang lebih ada 21 pasal di dalam draft RUU KPK yang punya semangat mengebiri lembaga anti-korupsi,” kata Ketua AJI Indonesia, Abdul Manan, dalam siaran resmi yang diterima serat.id,  Rabu 18 September 2019.

Sejumlah usulan yang dinilai akan melemahkan KPK itu antara lain soal status pegawai KPK yang dijadikan Aparatur Sipil Negara,  penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus disetujui Dewan Pengawas,  tak dibolehkannya KPK memiliki penyidik independen, penuntutan yang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung,  pengubahan kewenangan dalam mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan mengatur tentang pegawai KPK akan menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

“Hal ini tidak sesuai dengan prinsip independensi KPK seperti semangat saat lembaga ini didirikan pasca-reformasi 1999 lalu,” kata Abdul Manan menambahkan.

Berita terkait : Mahasiswa Semarang menolak Pelemahan KPK

Akademisi Undip Minta Pemilihan Pimpinan KPK diulang 

Ini Alasan Draf Revisi UU KPK Layak Ditolak

Sedangkan aturan soal penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas, dinilai akan mengebiri salah satu kewenangan penuh KPK yang selama ini cukup efektif dalam memerangi korupsi melalui operasi tangkap tangan terhadap politisi, pejabat dan pengusaha yang terlibat korupsi.

Ketentuan itu  dinilai akan sangat tergantung kepada Dewan Pengawas, yang orang-orangnya juga akan dipilih DPR.  Selain itu AJI Indonesia menilai pembatasan sumber daya penyelidik dan penyidik KPK hanya dari Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga  menghilangkan peluang KPK mencari penyelidik independen, yang selama ini terbukti memberi kontribusi penting bagi suksesnya kinerja KPK.

“Ketentuan ini juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat dasar hukum bahwa KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri,” kata Abdul Manan menjelaskan.

Manan juga menyoroti proses seleksi calon pimpinan KPK yang menunjukan dari 10 calon yang disampaikan Presiden Joko Widodo ke DPR ada sejumlah calon yang memiliki rekam jejak kurang baik selama bertugas di KPK. Sedangkan calon-calon yang punya rekam jejak baik, justru banyak yang tidak lolos.

Dua fakta ini sangat merisaukan AJI yang salah satu AD ARTnya jelas menyatakan bahwa salah satu mandat organisasi ini adalah terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan.

AJI mendesak Presiden Joko Widodo tidak ikut dalam upaya DPR yang ingin mengkebiri dan memangkas kewenangan KPK melalui revisi Undang Undang KPK. “Presiden bisa melakukannya dengan menolak perubahan pasal yang bisa memangkas dan mengebiri KPK. Joko Widodo harus menunjukkan sikap jelas dalam semangat pemberantasan korupsi agar kelak tak dikenal dalam sejarah sebagai presiden yang ikut menghancurkan KPK,” kata Manan menegaskan.

AJI juga mengecam sikap DPR yang memiliki inisiatif merevisi UU KPK dengan memangkas sejumlah kewenangan lembaga anti-korupsi itu. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here