BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Mahasiswa dan akademisi kampus memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berkumpul dan aksi sebagai bagian dari upaya mengembangkan tradisi berfikir kritis.

Serat.id – Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI)  menegaskan mahasiswa dan akademisi di kampus memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berkumpul dan aksi sebagai bagian dari upaya mengembangkan tradisi berfikir kritis di kampus.  KKAI menyatakan tradisi berfikir kritis merupakan upaya pengembangan pengetahuan ilmu dan teknologi.

“Itu diatur dalam undang-undang nomor  12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pasal 8 dan 9,” kata  Herlambang P. Wiratraman, yang aktif di KKAI, dalam keterangan resminya, 27 September 2019.

Baca juga : Aliansi Semarang Raya Menolak Pelemahan KPK

Gubernur Ganjar Teken Petisi Mahasiswa Semarang

Besok Pagi Ribuan Aktivis Semarang Demonstrasi Revisi Undang-Undang

Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga itu menyebutkan aturan itu memberikan kebebasan akademi, merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.

Sedangkan ancaman sanksi yang dinyatakan Menristekdikti terhadap Rektor,  bertentangan dengan Prinsip-prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik (2017), khususnya Prinsip ke-1, kebebasan akademik adalah kebebasan yang bersifat fundamental dalam rangka mengembangkan otonomi institusi akademik.

“Dan Prinsip ke-5, otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik,” kata Herlambang P. Wiratraman, menjelaskan.

Ia menilai langkah pemerintah Jokowi yang ingin meredam aksi mahasiswa atau kampus, merupakan bentuk tekanan politik birokrasi yang mirip dengan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus) yang dilakukan rezim otoritarian Orde Baru Suharto.

Kembalinya cara-cara Orba jelas menandakan demokrasi kampus dan kebebasan akademiknya hendak dibungkam. Pembungkaman kritik dan pendisiplinan birokrasi kampus yang sekadar melayani kekuasaan, penanda awal jalan otoritarianisme negara.

KKAI terdiri dari komunitas akademisi, mahasiswa, peneliti, dan juga pemerhati kebebasan akademik, dari berbagai kampus mendesak Presiden Jokowi dan Menristekdikti meminta maaf atas pernyataan yang sama sekali tidak menghargai kebebasan akademik dan kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

“Selain itu KKAI juga mendorong inisiatif semua pihak termasuk seluruh jajaran Rektor di perguruan tinggi  mendukung prinsip kebebasan akademik dan kehidupan demokrasi di kampus,” kata Herlambang menegaskan.

Akademimisi, Mahasiswa Dan Budayawan Purwokerto Menolak Oligarki

Sementara itu sejumlah akademisi, aktivis dan budayawan asal Purwokerto mengkritisi rencana revisi KUHP dan dan penetapan UU KPK dengan mengeluarkan petisi masyarakat sipil anti oligarki. “Mengingatkan DPR dan Presiden bahwa pembaruan hukum mesti bersifat demokratis serta mengedepankan keberpihakan pada rakyat,” kata juru bicara Petisi Masyarakat Sipil Anti Oligarki, Manunggal K Wardaya.

Video terkait : Mahasiswa Semarang Raya Tolak Pelemahan KPK dan Pengesahan RKUHP

Menurut Wardaya, pengesahan UU KPK dan revisi RUU KUHP merupakan ekspresi politik yang berwatak elitis-oligarkis dan represif-otoritarian. “UU KPK dengan sangat mencolok menegaskan sifat akomodatif terhadap kepentingan elit dan oligarki melalui pasal-pasal bermasalah,” kata Wardaya menambahkan.

Pasal-pasal itu antara lain tentang pembentukan Dewan Pengawas (Pasal 37 (A-H), kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) (Pasal 40), permohonan izin dari Dewan Pengawas (Pasal 37 B huruf b), masuknya KPK dalam rumpun eksekutif (Pasal 1 ayat 3) dan status pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) (Pasal 1 ayat 6).

Wardaya menilai pasal-pasal bermasalah tersebut berpotensi mengancam dan melemahkan KPK yang selama ini telah terbukti mengungkap kasuskasus korupsi besar yang dilakukan oleh elit dan melibatkan jaringan oligarki.

Sedangkan di  RUU KUHP menunjukkan mencoloknya pasal yang menegaskan sifat akomodatif pada kepentingan oligarki dan sebaliknya represif terhadap rakyat. Sejumlah pasal bermasalah itu antara lain tentang hukuman ringan terhadap koruptor (Pasal 604), makar (Pasal 188), kegiatan promosi atau mempertunjukkan alat kontrasepsi tanpa diminta (Pasal 414 dan 416), perzinaan (Pasal 418), penghinaan presiden (Pasal 218-220), santet (Pasal 252), aborsi (Pasal 251, 470-472), gelandangan (Pasal 432), dan unggas (Pasal 278-279).

“Pasal-pasal tersebut sangat berpotensi mengancam kedaulatan rakyat atas dirinya sendiri,

mengancam kebebasan berekspresi dan merusak kohesi sosial,” kata Wardaya menjelaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here