BERBAGI
Ilustrasi, whatshap.

Serat.id– Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) mengecam keras penangkapan yang dilakukan terhadap Ananda Badudu dan Dandhy Dwi Laksono yang selama ini dikenal sebagai aktivis dan jurnalis.

Ananda merupakan aktivis sekaligus musisi yang juga merupakan anggota SINDIKASI, sedangkan Dandhy Dwi Laksono merupakan jurnalis, pendiri Watchdoc Documentary dan pegiat HAM.

“Selain Ananda, penangkapan terhadap aktivis Dandhy Dwi Laksono dengan menggunakan UU ITE yang merupakan pasal karet, dapat mengancam siapa saja,” kata ketua SINDIKASI, Ellena, Jum’at 27 September 2019.

Berita terkait : AJI Desak Polisi Segera Bebaskan Dandhy Laksono

Menurut Ellena kegiatan Ananda yang menghimpun dana publik untuk membantu kebutuhan medis para peserta aksi dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia bukanlah tindak pidan.

ia mengacu kegiatan Ananda dijamin Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,  Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

“Ananda menggunakan haknya sebagai warga negara dengan memastikan tidak ada pasal-pasal atau peraturan anti-demokrasi yang lolos dari perhatian masyarakat,” kata ellena menjelaskan.

Ia menjelaskan dana publik yang berhasil dihimpun digunakan sepenuhnya untuk membantu para mahasiswa dan masyarakat sipil yang turun menyuarakan aspirasinya di depan gedung DPR RI beberapa waktu lalu, dengan mengirimkan bantuan medis berupa ambulans, air, dan oksigen.

SINDIKASI menegaskan hal ini tidak melanggar hukum karena yang dilakukan Ananda Badudu jelas atas nama kemanusiaan.  Sedangkan  penangkapan terhadap aktivis Dandhy Dwi Laksono dengan menggunakan UU ITE yang merupakan pasal karet, dapat mengancam siapa saja.

Tercatat Dandhy dikenal publik sebagai pendiri Watchdoc dan pembuat film dengan karya dokumenter yang mengungkap berbagai permasalahan di Indonesia seperti ancaman perkebunan sawit lewat film dokumenter Asimetris dan Sexy Killers yang mengkritisi praktik pertambangan di Tanah Air.

SINDIKASI menilai tindakan kepolisian merupakan salah satu bentuk untuk membungkam kritik dan kebebasan berpendapat. Lembaga itu minta agar kepolisian membebaskan Dandhy Dwi Laksono dan Ananda Badudu dari segala tuduhan.

“Pemerintah harus menjamin tegaknya kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan amanat UUD 1945,” katanya.

SINDIKASI minta penghapusan seluruh pasal karet dalam UU ITE dan menghentikan segala bentuk kriminalisasi menggunakan undang-undang tersebut. Termasuk menghentikan seluruh upaya penangkapan dan persekusi terhadap aktivis pro-demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Aliansi Jaringan Anti-Teror Negara di Yogyakarta juga mengecam Dandhy Dwi Laksono dan Ananda Badudu. Penangkapan itu dinilai sebagai sewenang-wenang aktivis Hak Asasi Manusia..

“Penangkapan  Dandhy Dwi Laksono dan Ananda Badudu menunjukkan negara gagal merawat demokrasi karena menyerang kebebasan berpendapat dan berekspresi,” kata juru bicara, Aliansi Jaringan Anti-Teror Negara, Tommy Apriando

Aliansi Jaringan Anti-Teror Negara menilai situasi makin represif di tengah demonstrasi penolakan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bermasalah yang makin meluas. “Bahkan korban meninggal dari peserta demonstrasi terus berjatuhan. Setelah Randi, Mahasiswa Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, tewas tertembus pelor subuh pagi tadi, korban jatuh lagi bernama  Yusuf Kardawi,” kata Tomi.

Aliansi Jaringan Anti-Teror Negara mendesak Polda Metro Jaya mencabut status tersangka Dhandy Dwi Laksono. Dan mengecam penangkapan jurnalis, pegiat HAM, dan musisi Ananda Badudu dan menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis dan pekerja kemanusiaan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here