BERBAGI
Demonstrasi FMWPL menagih penyelesaian limbah udara yang dikeluarkan PT Sumber Segara Primadaya (S2P).

Permasalahan dampak kerusakan lingkungan Dusun Winong yang disebabkan PT S2P Cilacap belum ditangani, kini  justru limbah B3 tersebut ditampung di Ash Yard hanya berbatas pagar setinggi 5 meter dengan pemukiman penduduk Dusun Winong.

Serat.id – Warga winong yang tegabung dalam Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan (FMWPL) menagih penyelesaian limbah udara  yang dikeluarkan PT Sumber Segara Primadaya (S2P). Mereka khawatir permasalahan dampak kerusakan lingkungan Dusun Winong yang disebabkan PT S2P Cilacap belum ditangani, kini  justru limbah B3 tersebut ditampung di Ash Yard hanya berbatas pagar setinggi 5 meter dengan pemukiman penduduk Dusun Winong.

“Kami telah berulang kali melaporkan ke Bupati Cilacap sebagai pemegang kebijakan izin lingkungan. Pada bulan Agustus 2018 silam telah diadakan audiensi pertama oleh warga Dusun Winong dengan Bupati,” kata Koordinator Lapangan Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan (FMWPL), Agus Mulyadi, saat menggelar aksi menagih janji, di kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Cilacap, Senin 30 September 2019.

Berita terkait : Aktivis Lingkungan Cilacap Minta Pemerintah Beri Sanksi PT S2P

Warga Winong Cilacap Kembali Tolak PLTU Batu Bara 

Komnas HAM Tinjau Lokasi Pencemaran B3 PLTU Karang Kandri

Menurut Agus, sebelumnya Bupati Cilacap telah membentuk team investigasi pada bulan September 2018 yang dituangkan dalam SK Bupati Nomor 660.1/425/30. Bupati memerintahkan dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Kabupaten Cilacap untuk menangani masalah kerusakan lingkungan di Dusun Winong ini.

“Hasil investigasi yang dilakukan oleh PPLH UNDIP sampai saat ini warga Winong belum menerima salinan hasil tertulisnya. Sudah berulang kali diminta namun tidak diberikan oleh DLH Cilacap,” kata Agus menambahkan.

Padahal dalam investigasi tersebut, ada dua  perwakilan warga winong yang masuk dalam SK Bupati Cilacap.  Melalui jalur mediasi yang dilakukan antara Warga Winong dengan pihak PT S2P Cilacap yang dijembatani oleh DLH Kabipaten Cilacap telah membuat kesepakatan pada awal November 2018 serta akan dilakukan evaluasi  empat bulan setelahnya.

Tetapi sampai Bulan September 2019 ternyata belum diadakannya evaluasi dengan alasan adanya pergantian kepala DLH baru. “Seharusnya evaluasi tersebut dilakukan pada bulan Maret 2019,” kata Agus menjelaskan.

Menurut dia, saat warga Winong terus menahan permasalahan yang ada dilingkungannya akibat apa yang ada di AMDAL PLTU itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ia menuding DLH Kabupaten Cilacap tidak serius dalam menangani masalah lingkungan yang ada. Hal itu dibuktikan dengan kesepakatan mediasi yang tidak sesuai, serta tidak adanya turun kelapangan untuk mengecek apakah pihak PLTU sudah menjalankan kesepakatannya.

Kesepakatan itu meliputi penghijauan yang sama sekali tidak dilaksanakan dan diperparah dengan adanya Dome batubara disebelah jalan lalu lintas warga persis. Sedangkan bau batubara yang menyengat tersebut yang mengancam kesehatan warga yang melintasinya.

“Padahal dalam kesepakatan tertuang adanya penghijauan dengan pohon peneduh dan pohon produktif,” katanya. FMWPL menuntut Dinas Lingkungan Kabupaten Cilacap untuk menyelesaikan dampak debu atau limbah B3 dari ash yard yang masih dirasakan warga Winong serta membuka akses keterbukaan Informasi Publik terkait hasil Investigasi dari PPLH UNDIP yang dilakukan pada bulan September 2018 sesuai dengan pasal 3 UU No 14 tahun 2008. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here