BERBAGI
Ilustrasi kekerasan (foto pixabay.com)

Lembaga itu memastikan kerja jurnalistik dilindungi

Serat.id – Dewan Pers mengecam tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan aparat keamanan terhadap wartawan yang meliput unjuk rasa rasa penolakan pengesahan RKUHP, pada tanggal 24 September 2019, di beberapa kota.  Lembaga itu memastikan kerja jurnalistik dilindungi.

“Undang -Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik menjamin wartawan melakukan kerja-kerja jurnalistik,” kata Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun, dalam keterangan resmi, Selasa, 1 Oktober 2019.

Baca juga : Dewan Pers Tangani 20 Aduan Soal Pemberitaan Pilkada

Dewan Pers Belum Tentukan Sikap Soal Penggantian Hari Pers Nasional

Media Tak Profesional Jadi Ancaman Bagi Kebebasan Pers

Hendry mengaku prihatin serta mengutuk semua tindakan penghalangan, kekerasan, intimidasi dan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap wartawan yang sedang melakukan kegiatan jurnalistik.

“Kami mendesak kepada semua pihak untuk tidak melakukan penghalangan, kekerasan, intimidasi dan penganiayaan kepada wartawan pada saat sedang melakukan kegiatan jurnalistik,” kata Hendry menambahkan.

Menurut Hendry Dewan Pers juga mendesak Polri menindak tegas aparat keamanan yang terlibat dalam penghalangan, kekerasan, intimidasi dan penganiayaan terhadap wartawan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu juga minta kepada perusahaan pers untuk selalu memperhatikan keselamatan wartawan dengan menggunakan perangkat keselamatan ketika sedang melakukan kegiatan liputan. “Terutama di wilayah yang berpontensi kerusuhan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Agung Dharmajayaminta agar wartawan yang mengalami kekerasan segera membuat laporan kepada perusahaan pers dan kepolisian dalam waktu 24 jam.

“Perusahaan pers juga melakukan pendampingan kepada wartawan korban kekerasan dalam pembuatan visum dan membuat pelaporan kepolisian dalam waktu 24 jam,”

Menurut Agung, Dewan Pers akan berkordinasi bersama Polri mengacu berdasarkan MoU 2017 yang pernah diteken bersama. Tak hanya itu, Agung  juga minta seluruh perusahaan pers menegakan Kode Etik Jurnalistik untuk tidak menulis atau menyiarkan peristiwa berdasarkan prasangka, diskriminasi terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan dalam kebijakan redaksinya.

“Dengan cara mengingatkan kembali seluruh wartawan untuk mengutamakan jurnalisme damai,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here