BERBAGI
Ilustrasi, kpk.go.id

Sejumlah pasal kontroversial yang otomatis akan diberlakukan pada lembaga anti rasuah itu.

Serat.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai undang-undang KPK baru yang resmi berlaku hari ini dinilai mematikan agenda pemberantasan korupsi.  Hal itu terkait sejumlah pasal kontroversial yang otomatis akan diberlakukan pada lembaga anti rasuah itu.

“Sementara beberapa pasal yang menimbulkan kekacauan hukum, seperti tiadanya pasal peralihan, tiadanya Dewan Pengawas, ijin penindakan kepada Dewan Pengawas dan lain sebagainya,”kata Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, dalam siaran persnya, Kamis, 17 Oktober 2019.

Berita terkait : Mahasiswa Semarang Raya Tolak Pelemahan KPK dan Pengesahan RKUHP

Pelemahan KPK diadukan ke PBB

Adnan menyayangkan Presiden Jokowi sampai detik ini tak bergeming atas desakan untuk menerbitkan PerPPU KPK. Padahal dengan PerPPU KPK, Presiden bisa dianggap melakukan upaya terbaik untuk menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi.

Ia menuding seluruh Pasal yang disepakati oleh DPR bersama pemerintah dipastikan akan memperlemah KPK dan mengembalikan pemberantasan korupsi ke jalur lambat. Termasuk pasal mengatur pembentukan Dewan Pengawas KPK yang anggotanya dipilih Presiden dan memiliki wewenang memberikan ijin penindakan perkara rawan intervensi eksekutif.

“Demikian pula, penerbitan SP3 dalam jangka waktu 2 tahun apabila perkara tidak selesai akan berpotensi menghentikan perkara besar yang sedang ditangani oleh KPK,” kata Adnan menambahkan.

Analisa ICW itu membatah dalih bahwa dalam UU KPK yang baru terdapat pasal peralihan terkait pembentukan Dewan Pengawas. ICW menilai pernyataan yang menyebutkan terkait dengan pasal peralihan itu hanya dalih tanpa dasar sama sekali. 

Selain isi substansi, persoalan formil UU KPK baru pun masih menjadi sorotan publik. Mulai dari tidak masuk prolegnas prioritas 2019 dan tidak dihadiri oleh kuorum paripurna DPR saat pengesahan UU KPK yang baru. Demikian pula, KPK secara institusi juga tak pernah dilibatkan pada proses pembahasan.

“Kejadian diatas memberikan gambaran bahwa dua cabang kekuasaan, baik eksekutif dan legislatif memiliki niat untuk mengkerdilkan agenda pemberantasan korupsi,” katanya.

ICW menyayangkan diberlakukanya UU KPK baru itu, Presiden Jokowi semestinya tidak gentar dengan gertakan politisi yang menyebutkan akan melakukan pemakzulan jika menerbitkan PerPPU. “Sebab, kesimpulan tersebut tidak mendasar. PerPPU pada dasarnya adalah kewenangan prerogatif Presiden dan konstitusional,” kata  menjelaskan.

Seharusnya Presiden tidak ragu untuk menerbitkan PerPPU yang isinya menolak seluruh Pasal yang telah disepakati dalam UU KPK baru. Sedangkan partai politik tidak mengintervensi Presiden dalam mengeluarkan PerPPU.

“Kami mendukung masyarakat agar tetap menyuarakan penolakan terhadap seluruh bentuk pelemahan KPK,” kata Adnan menegaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here