BERBAGI

Lalu lintas, pixabay.com

Terciptanya tatanan peraturan perhubungan, dan tersedianya sistem transportasi yang baik dengan pelayanan yang tertib, nyaman, lancar serta terjangkau oleh masyarakat,”

Serat.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah sedang membahas Rancangan Perda (Raperda) Penyelenggaraan Perhubungan. Pembahasan itu sebagai tahapan penertiban Perda tentang tata kelola transportasi yang tertib, nyaman, dan terjangkau.

“Aturan ini tentu muaranya terciptanya tatanan peraturan perhubungan, dan tersedianya sistem transportasi yang baik dengan pelayanan yang tertib, nyaman, lancar serta terjangkau oleh masyarakat,” ujar ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Perhubungan, DPRD Jawa Tengah, M Chamim Irfani, Rabu 30 Oktober 2019.

Baca juga : Dirjen Perhubungan Ancam Tarik Bus Bantuan di Daerah

Jalur Wisata Jateng Perlu Perhatian

Penumpang Kereta diperkirakan Meningkat 4,8 Persen

Ia menyebutkan peraturan perhubungan dirasakan semakin perlu, mengingat kebutuhan penyelenggaraan Perhubungan dan segala hal yang melingkupinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Jawa Tengah.

“Kami menyadari benar bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu simpul transportasi nasional,”  kata Chamim, menambahkan.

Menurut dia, Jateng sebagai central pulau Jawa memiliki peranan penting mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pergerakan orang dan arus barang. Itu sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang muaranya untuk mensejahterakan masyarakat.

Kebutuhan mobilitas orang atau barang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dengan segala kompleksitas permasalahannya membutuhkan peran aktif kebijakan  pemerintah untuk menata lebih rapi lagi.

“Karena di Jawa Tengah ini masih saja ada daerah yang kesulitan berkaitan dengan sarana dan prasarana perhubungan dan moda transportasi,” katanya.

Raperda yang dibahas merupakan upaya perbaikan atas Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Jawa Tengah yang membutuhkan beberapa penyempurnaan.

Utamanya dalam hal kewenangan oemerintah Provinsi serta beberapa aturan teknis lainya. Adanya peraturan  itu diharapkan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam hal tata kelola perhubungan.

Pakar transportasi Unika Soegijopranoto Semarang, Djoko Setijowarno berharap persoalan transportasi di Jateng harus diimbangi dengan penegakan hukum oleh aparat Polisi yang diberi kewenangan di jalan raya harus lebih agresif.

“Termasuk BUMN harus mematuhi tidak mengakut muatan lebih. Kontraktor BUMN juga tidak mengangkut material untuk kebutuhan proyeknya dengan kendaraan yang illegal dan bermuatan lebih,” kata Djoko.

Menurut dia kelancaran distribusi logistik dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur transportasi. “Sedangkan kinerja infrastruktur logistik masih rendah,” kata Djoko menambahkan. Data Menurut World Bank tahun 2018, menunjukan posisi Indonesia pada Logistik Performance Index (LPI) di urutan ke 54. Sementara peringkat Malaysia urutan ke 40, Thailand 41, Vietnam 47 dan Filipina 67.  (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here