BERBAGI
Ilustrasi, Ist/serat.id

Gagal kelola BPJS Kesehatan, pemerintah bebankan kenaikan iuran kepada rakyat

Serat.id – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyatakan kecewa terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019, tentang Jaminan Kesehatan yang telah diteken Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober 2019.  Perpres yang diteken merupakan perubahan atas Perpres nomor 82 Tahun 2018 dan menjadi kado terburuk bagi rakyat.

“Perpres 75 tahun 2019 yang menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah tidak mau tahu dengan kesulitan yang dialami masyarakat,” kata  Presiden Dewan Pimpinan Pusat, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat, Rabu, 30 Oktober 2019.

Baca juga : RSUP Dr Kariadi Abaikan Pembatasan Layanan BPJS

PT Sarana Pariwara Nunggak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Menurut dia, sebelum terbitnya Perpres 75/2019, sudah banyak elemen masyarakat yang menyatakan keberatannya atas rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Perpres ini juga menunjukkan Pemerintah dan BPJS Kesehatan hanya ingin mengambil jalan gampang dan tidak kreatif dalam mengatasi defisit di BPJS Kesehatan.

“Pemerintah juga tidak menyelesaikan akar permasalahan penyebab defisitnya BPJS Kesehatan,” kata Mirah menambahkan.

Ia menyebutkan dalam Pasal 34, Perpres 75 tahun 2019, tarif iuran kelas mandiri III dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III naik Rp16.500 dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per peserta per bulan. Sedangkan, iuran kelas mandiri II dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II naik dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 per peserta per bulan. Selain itu tarif iuran kelas mandiri I dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 per peserta per bulan.

Kenaikan iuran 100 persen yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2020, jelas sangat memberatkan rakyat saat daya beli sangat turun karena minimnya penghasilan dan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai perusahaan.

“Kenaikan iuran akan berdampak pada semakin banyak masyarakat yang akan gagal bayar iuran karena penghasilannya memang tidak mencukupi, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” kata Mirah menjelaskan.

Mirah menegaskan seharusnya pemerintah melakukan pembenahan dan penindakan hukum berdasarkan hasil temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sudah menyelesaikan audit sistem Jaminan Kesehatan Nasional, sebelum mengatasi defisit BPJS Kesehatan.

Tercatat hasil audit BPKP atas BPJS Kesehatan, yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Komisi Keuangan DPR sudah terungkap  akar masalah defisitnya BPJS Kesehatan.

Dalam empat tahun terakhir pemerintah telah menyuntikkan dana Rp 25,7 triliun, namun ternyata BPJS Kesehatan tetap mengalami defisit, hingga jumlahnya mencapai Rp 49,3 triliun sejak 2015.

BPKP telah menyampaikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional yang meliputi aspek kepesertaan dan penerimaan iuran, biaya manfaat jaminan kesehatan, dan strategic purchasing.

Pada aspek kepesertaan dan penerimaan iuran, ada temuan badan usaha yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Di samping itu, ada perusahaan yang melaporkan jumlah pegawainya lebih rendah dari seharusnya, juga perusahaan yang melaporkan penghasilan lebih rendah dari seharusnya.

Mirah menyoroti minimnya penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak melaporkan jumlah pekerja dan penghasilan, tidak sesuai keadaan sebenarnya. Padahal potensi penerimaan iuran dari pekerja formal (Pekerja Penerima Upah/PPU) sangat besar, yang bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan.

“Pemerintah terkesan tidak serius dan membiarkan para pengusaha melakukan pelanggaran dimaksud,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here