BERBAGI
Ilustrasi, Ist/serat.id

Perpres yang diteken merupakan perubahan atas Perpres nomor 82 Tahun 2018 dan menjadi kado terburuk bagi rakyat karena membebankan rakyat.

Serat.id – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) minta Presiden Joko Widodo membatalkan peraturan presiden nomor 75 Tahun 2019, tentang Jaminan Kesehatan yang telah diteken pada 24 Oktober 2019. Perpres yang diteken merupakan perubahan atas Perpres nomor 82 Tahun 2018 dan menjadi kado terburuk bagi rakyat karena membebankan rakyat.

“Seharusnya Pemerintah lebih fokus menyelesaikan akar permasalahan dari defisitnya BPJS Kesehatan, sebagaimana temuan BPKP,” kata Presiden Dewan Pimpinan Pusat, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat, Rabu, 30 Oktober 2019.

Berita terkait : Ini Protes ASPEK Terhadap Perpres Jaminan Kesehatan Baru

Mirah menyebutkan isi Perpu itu sebagai bukti pemerintah yang gagal mengelola Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan, justru membebankan kepada rakyat melalui kenaikan iuran.

“Jangan karena adanya kebocoran dan fraud dalam pengelolaan JKN BPJS Kesehatan, kemudian masyarakat yang diberikan sanksi apabila tidak membayar iuran,” kata Mirah menambahkan.

Perpu yang isinya menaikan iuran BPJS tak sesuai dengan konsisi pekerja dan rakyat Indonesia secara umum. Karena bukti adanya tingkat kepesertaan aktif pekerja bukan penerima upah masih rendah, yaitu baru mencapai 53,72 persen. Hal itu membuktikan BPJS Kesehatan masih belum efektif dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu BPKP juga menemukan masih adanya permasalahan validasi dan integritas data BPJS Kesehatan, antara lain nomor induk kependudukan yang salah, NIK ganda, hingga adanya peserta yang seharusnya tidak masuk ke kelompok miskin.

Temuan BPKP lain menunjukan belum efektifnya pencegahan kecurangan oleh BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.

“Ini seharusnya yang diperbaiki, yakni perlu adanya tim pencegahan fraud, hingga pedoman dan kebijakan pencegahan kecurangan,” kata Mirah menjelaskan.

Tak hanya itu, temuan BPKP juga masih adanya permasalahan dalam manajemen klaim, seperti misreading, upcoding, klaim ganda, klaim oleh peserta dengan status meninggal, hingga klaim oleh bukan peserta aktif.

Sedangkan pada bidang strategic purchasing, temuan BPKP adanya klasifikasi rumah sakit yang tidak sesuai dengan kriteria persyaratan dalam Peraturan Menteri Kesehatan. “Ketidaksesuaian ini terjadi baik dalam aspek pelayanan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana,” katanya. (*)  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here