BERBAGI
Ilustrasi tambang minyak,pixabay.com

Dewan berharap potensi Migas di Jateng tidak bocor.

Serat.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah menyoroti potensi kandungan dan kesempatan penggunaan minyak dan gas (Migas) sebagai sumber energi tak terbarukan. Dewan berharap potensi Migas di Jateng tidak bocor.

“Keberadaan sumber daya alam itu harus benar-benar dikelola dengan optimal,” kata Sekretaris Komisi C DPRD Jawa Tengah, M Hendri Wicaksono, Selasa, 5 November 2019.

Baca juga : Ini Cara Mahasiswa Undip Belajar Migas BRT Trans Semarang Beralih Gunakan Bahan Bakar Gas

Hendri mengatakan, potensi minyak dan gas di Jateng yang sebagain sedang diekplorasi cukup besar. Tercatat sumur tua Migas di Blora misalnya, mencapai sekira 456 titik. “Masih ada lagi di Grobogan sekira 46 titik, Jepara 1 titik, hingga Kendal sekira 28 titik,” kata Hendri  menjelaskan.

Menurut dia, DPRD Jawa Tengah sedang menggodok peraturan daerah tentang pendirian Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas Sarana Migas Jawa Tengah. Pendirian Perusda itu mengacu pada undang – undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang memberikan kewenangan kepada Perusahaan Daerah untuk melaksakan kegiatan hulu dan kegiatan hilir Migas.

Sedangkan pemerintah daerah mempunyai hak untuk ikut serta dalam bentuk saham dan pengelolaan minyak dan gas bumi yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal itu mengacu Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas  Bumi.

Hendri menyebut salah satu sisi penting penyusunan Peraturan Daerah itu bagaimana menggali potensi daerah serta mendorong dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah yang lebih besar.

“Muaranya untuk memberikan kemajuan yang nyata bagi masyarakat Jawa Tengah,”katanya.

Raperda Pendirian Perusda Migas itu diharapkan mampu memenuhi beberapa kaidah pendirian perusda yang mengelola minyak dan gas tersebut. Sejumla isi Raperda itu di antara berisi tentang aturan pelaksanaan perusahaan yang harus dikelola dengan profesional dan memenuhi kaidah-kaidah analisa dampak lingkungan dan kajian dampak sosial lainnya.

Selain itu segala kontrak kerja sama yang ditandatangani oleh Perusahaan pengelola harus memberikan kemanfaatan yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Seluruh proses pengelolaan kegiatan ekplorasi juga harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada secara transparan.

“Termasuk mengggunakan kaidah pengelolaan secara profesional serta mekanisme pengawasan yang baik dan benar,” kata Hendri menegaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here