BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Jika gugatan ini diteruskan ke pengadilan, maka akan menjadi preseden buruk dalam sejarah kebebasan pers Indonesia

Serat.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia minta Menteri Pertanian mencabut gugatan terhadap media Tempo yang sebelumnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. AJI menilai sengketa pemberitaan harus melalui Dewan Pers karena sudah diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

“Undang-undang Pers merupakan lex specialis atau hukum yang lebih khusus terhadap Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPer) dan juga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga, jika terjadi sengketa pemberitaan pers, peraturan yang digunakan adalah Undang-undang Pers,” kata Ketua Bidang Advokasi, AJI Indonesia, Sasmito Madrim, Kamis 7 November 2019.

Baca juga : AJI Indonesia Desak Polda Jateng Limpahkan Kasus Serat.id ke Dewan Pers

AJI dan IJTI Kecam Intimidasi Terhadap Jurnalis Kendari

Remisi Terpidana Otak Pembunuh Jurnalis, AJI Indonesia : Melukai Rasa Keadilan

Menurut dia dalam undang-undang tersebut, menyebutkan penyelesaian sengketa pemberitaan diatur dalam pasal 5 ayat (2) melalui hak jawab. Sedangkan hak koreksi diatur dalam ayat (3). Selain itu, pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi juga dapat dilakukan melalui ke Dewan Pers seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat [2] huruf d UU. Salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

“Jika gugatan ini diteruskan ke pengadilan, maka akan menjadi preseden buruk dalam sejarah kebebasan pers Indonesia dan catatan kelam di era pemerintahan Presiden Joko Widodo,” kata Sasmito menambahkan.

Menurut dia, gugatan kementerian pertanian terhadap Tempo ke  Pengadilan itu akan  berdampak terhadap pemerintahan Joko Widodo yang dinilai tidak menghormati mekanisme sengketa pers yang diamanatkan undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999.

“AJI juga minta Kementerian Pertanian menghormati putusan Dewan Pers dalam kasus sengketa pemberitaan yang berakhir pada 22 Oktober lalu dan menjalankan fungsi hak jawab seperti rekomendasi Dewan Pers,” kata Sasmito menjelaskan.

Ia juga mengingatkan Pemerintahan Jokowi untuk taat konstitusi yang menjamin kebebasan pers di Indonesia.

Tercatat Menteri Pertanian Republik Indonesia menggugat secara perdata majalah Tempo atas tulisan investigasi “Swasembada Gula Cara Amran dan Isam” yang terbit pada Edisi 4829/9-15 September 2019.

Gugatan itu ditemukan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, yang menunjukan gugatan didaftarkan atas nama Sabaman Saragih ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 18 Oktober 2019, dengan nomor perkara 901/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL.

Ada tiga pihak tergugat dalam kasus ini yaitu PT Tempo Inti Media, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Arif Zulkifli, dan Penanggung Jawab Berita Investigasi Majalah Tempo Bagja Hidayat.

Dalam gugatannya, menteri pertanian menuntut ganti rugi materiil senilai Rp22.042.000 dan kerugian immateriil Rp100 miliar dibayarkan langsung ke kas negara. Menteri pertanian juga meminta majalah Tempo memohon maaf di Majalah Tempo dan surat kabar nasional selama 7 hari dengan ukuran setengah halaman. Di samping itu, Tempo juga diminta meletakkan sita jaminan terhadap Gedung Tempo yang terletak di jalan Palmerah Barat nomor 8 Jakarta Selatan.

Sedangkan sebelumnya, sengketa pemberitaan ini telah disidangkan di Dewan Pers dan telah dinyatakan selesai pada 22 Oktober 2019. Dewan Pers kala itu memutuskan agar Majalah Tempo memuat hak jawab dari Kementerian Pertanian secara proporsional.

Namun, menteri pertanian tidak mengambil opsi hak jawab tersebut untuk diberitakan di majalah Tempo. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here