BERBAGI
Ilustrasi pixabay.com

Kekurangan  upah pekerja berinisial “S” (Sumartono) yang selama periode Desember 2017 sampai dengan Juli 2019 diduga  menerima pembayaran upah di bawah ketentuan upah minimum Kota Semaran

Serat.id – PT Sari Melati Sejahtera diminta segera melunasi kekurangan upah pekerjanya yang selama ini belum terbayarkan. Permintaan itu dilayankan oleh YLBHI-LBH Semarang lewat surat peringatan Somasi terhadap PT Sari Melati Sejahtera Perwakilan Semarang.

“Kami minta agar  perusahaan tersbeut untuk segera melunasi kekurangan  upah pekerja berinisial “S” (Sumartono) yang selama periode Desember 2017 sampai dengan Juli 2019 diduga  menerima pembayaran upah di bawah ketentuan upah minimum Kota Semarang,” kata pendamping buruh dari LBH Kota Semarang, Alvin Afriansyah, dalam pernyataan resmi yang diterima serat.id, Sabtu, 16 November 2019.

Surat peringatan atau somasi itu dilayangkan oleh YLBHI-LBH Semarang selaku kuasa hukum dari pekerja berinisial Sumartono eks pekerja PT Sari Melati Sejahtera perwakilan Semarang. Sebelumnya pada tanggal 1 November 2019 Pengawas Ketenagakerjaan pada Disnakertrans Provinsi Jateng mengeluarkan surat Penetapan dengan Nomor 560/11.527 Tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Atas Nama Sumartono Eks Pekerja PT. Sari Melati Sejahtera Perwakilan Semarang.

Baca juga : Tanyakan Upah Lembur saat Pemilu, Munif Dihadiahi Surat PHK

Tolak Perpres Jamkes, ASPEK : Seharusnya Pemerintah Fokus Selesaikan…

“Dalam surat penetapan tersebut, pada pokoknya disebutkan terdapat kekurangan upah dari pekerja berinisial “S” pada periode Desember 2017 sampai dengan Juli 2019, yang di dalam lampiran surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan disebutkan berjumlah sebesar Rp. 21,587,569,18,” kata

Alvin menambahkan.

Disamping itu surat penetapan tersebut juga mewajibkan kepada pihak perusahaan PT Sari Melati melaksanakan isi surat penetapan tertanggal 1 November 2109, dalam kurun waktu 14 hari terhitung sejak diterimanya surat penetapan oleh pihak perusahaan.

Kepala Divisi Buruh dan Masyarakat Urban YLBHI-LBH Semarang menyatakan bahwa, kasus pekerja berinisial “S” adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak pekerja atas upah layak yang menurut Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

“Itu harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan Upah Minimum, khususnya dalam kasus pekerja “S” yakni, sesuai dengan UMK Kota Semarang,” kata Herdin.

Sedangkan Penetapan dan Perhitungan Kekurangan Upah yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan telah sesuai dengan tugas dan kewenanganya untuk melakukan pengawasan dan mengeluarkan penetapan jika terjadi kekurangan hak dari pekerja/buruh yang dipekerjakanya.

“Surat peringatan atau somasi ini adalah bentuk perlawanan yang bertujuan mengingatkan perusahaan selaku pemberi kerja agar segera melaksanakan kewajibanya,” katanya.

Menurut Herdin, jika perusahaan tidak mengindahkan maka YLBHI-LBH Semarang selaku kuasa hukum telah siap untuk mengambil langkah atau upaya hukum guna memperjuangkan hak pekerja “S” dan melawan praktek upah murah yang melanggar hak atas upah  layak bagi para buruh pekerja di Jawa Tengah.  (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here