BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Gugatan diajukan oleh Tim Pembela Kebebasan Pers yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan SAFEnet sebagai penggugat dan LBH Pers, YLBHI, Kontras, Elsam dan ICJR.

Serat.id– Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan gugatan terhadap kebijakan pemerintah terkait pemutusan akses internet di Papua saat kejadian rusuh Agustus lalu dilanjut ke persidangan. Gugatan diajukan oleh Tim Pembela Kebebasan Pers yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan SAFEnet sebagai penggugat dan LBH Pers, YLBHI, Kontras, Elsam dan ICJR.

“Majelis hakim PTUN dalam proses dismisal hari ini menyatakan gugatan Tim Pembela Kebebaran Pers adalah kewenangan pengadilan TUN, sehingga hakim bisa menyidangkan perkaranya,” kata  Direktur LBH Pers Ade Wahyudin, dalam keterangan resmi, yang dikirim ke serat,id, Senin 2 Desember 2019.

Baca juga : Akses Internet di Papua Lambat, Ini Kata AJI

Meski ditentang, Pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat Berlanjut

LBH Pers : Postingan Status Veronica Koman Bukan Hoax

Ade mengatakan proses dismisal  atau pengecekan kewenangan pengadilan ini menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) baru Nomor 2 tahun 2019. Gugatan ini merupakan yang pertama menggunakan dasar gugatannya sejak PERMA ini terbit.

“Segala tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum itu akan beralih pada kewenangan pengadilan TUN, tadi majelis hakim sudah menyatakan ini adalah kewenangan pengadilan tata usaha negara dan selanjutnya mereka akan menunjuk hakim menyidangkan perkara ini,” kata Ade menjelaskan.

Dengan begitu dalam kewenangan pengadilan itu sudah selesai dan menjadi kewenangan tata usaha negara. Sedangkan terkait pokok perkara, Ade menyebutkan tindakan pemerintah terhadap pemutusan terhadap akses internet di Papua dan Papua barat dianggap tidak berdasar hukum dan melanggar hukum.

“Tindakan tersebut merugikan kebebasan pers kebebasan berekspresi secara keseluruhan,” katanya.

Ade menyayangkan perwakilan pemerintah yang hadir hanya kementerian komunikasi dan informatika selaku tergugat dua. Sementara tergugat pertama Presiden Joko Widodo, tidak mengirimkan perwakilannya.

Ketua Aliansi Jurnalis independen (AJI), Abdul Manan mengatakan, gugatan itu akan menjadi preseden baik bagi pihak yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Khusus terkait perkara ini, pemblokiran internet di Papua menurut Abdul Manan sangat merugikan.

“Pertama karena kita menganggap tindakan memblokir internet dengan kebijakan yang tidak pantas itu yaitu hanya mengeluarkan siaran pers menurut saya itu tidak proper untuk sebuah kebijakan yang berdampak sangat besar kepada kehidupan publik,” kata Manan.

Menurut dia pemblokiran yang dilakukan pemerintah membuktikan negara telah mengambil hak masyarakat untuk mengetahui informasi. “Sebaiknya, jika kebijakan pemutusan internet itu perlu diambil, pemerintah  mesti menyiapkan dasar hukum yang lebih kuat dari sekedar press release,” kata Manan menjelaskan.

AJI dan aliansi lembaga lain yang turut menggugat ingin melakukan koreksi kepada pemerintah bahwa pemblokiran bukan tidak boleh dilakukan, tapi ingin memastikan bahwa pemblokiran yang dilakukan itu dilakukan dengan cara yang cukup akuntabel.

“Misalnya pemerintah harus mempersiapkan argumentasi yang cukup kuat kalau bisa melalui pengadilan untuk melakukan tindakan semacam ini,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here