BERBAGI
Warga Terdampak Pencemaran Kembali Geruduk PT RUM. Dok/LBH

Terakhir dua hari aksi tidak ditanggapi

Serat.id – Warga Desa Nguter, Pengkol, Plesan, Gupit, dan Celep, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo yang terdampak pencemaran limbah PT Rayon Utama Makmur (PT RUM ) kembali menggeruduk perusahaan tersebut.  Aksi ini ke sekian kalinya, termasuk pada 10 Desember hingga 11 Desember 2019.

“Warga meminta PT RUM segera menghentikan pencemaran lingkungan yang dilakukannya setiap hari,” kata aktivis Sukoharjo Melawan Racun (SAMAR), Hirman, saat menyampaikan pernyataannya ke media, Kamis, 12 Desember 2019.

Berita terkait : Warga Kembali Laporkan Pencemaran PT RUM

Aktivitis Penolakan Pencemaran Lingkungan PT RUM Bebas

Pencemaran PT RUM, Pemkab Sukoharjo dinilai Tak Serius Terapkan Sanksi

Menurut  Hirman, selama dua hari berjalannya aksi sebelumnya  PT  RUM menutup diri dan tidak satupun pemimpin perusahaan merespon aksi tersebut.  “Sedangkan dari awal beroperasi pada tahun 2017, PT  RUM yang memproduksi serat rayon dan terus mengeluarkan bau menyengat membuat warga di sekitar pabrik merasakan pusing,” kata Hirman menambahkan.

Warga tak tahan dan merasa tergganggu setiap hari harus menghirup bau seperti septic tank, dan bahan kimia yang sangat menyengat. Sedangkan berbagai upaya telah dilakukan warga agar pencemaran berhenti  belum mendapatkan solusi.

Tercatat aksi pernah dilakukan di depan PT RUM maupun di kantor Bupati Sukoharjo,  termasuk melakukan pelaporan ke Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo (DLH), ke kepolisian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Warga bahkan sampai mengungsi karena tidak tahan dengan bau limbah PT RUM. Namun sampai sekarang  tidak ada tindakan yang nyata dan serius dari berbagai lembaga tersebut untuk menghentikan pencemaran.

Saat itu Bupati Sukoharjo pernah mengeluarkan sanksi administrasi berupa Penghentian Sementara Kegiatan Produksi PT RUM dan memberi kewajiban melakukan perbaikan pengolahan limbah selama 18 bulan sejak 22 februari 2018.

PT RUM juga diperintahkan oleh bupati untuk mengurangi produksi dan melakukan perbaikan dampak bau selama satu pekan terhitung sejak 26 Oktober 2019. Apabila tidak berhasil menghilangkan bau agar menghentikan sementara kegiatan produksi.

“Namun kenyataanya sampai sanksi dan perintah itu habis, PT RUM terus melakukan pencemaran lingkungan dan Bupati Sukoharjo tidak meningkatkan sanksi tersebut,” kata Hrman menjelaskan.

Pendamping warga dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Agung Setyawan menyatakan demonstran korban pencemaran PT RUM terdri dari Forum Warga Terdampak PT RUM (RATA PT. RUM), Persatuan Perempuan Peduli Lingkungan (P3L), Sukoharjo Melawan Racun (SAMAR)  minta perusahaan  tersebut segera menutup dan menghentikan kegiatan produksi yang mencemari lingkungan.

“Selain itu warga juga minta Kepolisian Negara Republik Indonesia segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana lingkungan hidup,” kata Agung.

Penyelidikana itu diatur dalam undang-undang nomor 32 tahu 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diduga dilakukan oleh PT RUM.

“Warga juga minta Bupati Sukoharjo segera mengeluarkan keputusan pencabutan izin lingkungan PT RUM  serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera mencabut izin lingkungan perushaan itu,” kata Agung menjelaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here