BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

“Isu politik tersebut tertinggi atau 36,64 persen, sedangkan peringkat kedua yakni isu kesehatan, sebanyak 17 kasus atau 12,97 persen,”

Serat.id – Isi berita hoaks atau berita palsu masih didominasi isu politik yang disebarkan ke publik. Hal itu dibuktikan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Kota Semarang yang menyebutkan pada Juli 2019, terdapat 48 kasus penyebar hoaks berkonten politik.

“Isu politik tersebut tertinggi atau 36,64 persen, sedangkan peringkat kedua yakni isu kesehatan, sebanyak 17 kasus atau 12,97 persen,” kata Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Kota Semarang, Farid Zamroni, saat diskusi Pola Hoaks pada Pemilu 2019 dan antisipasi Pilkada 2020 di Semarang, Selasa, 17 Desember 2019.

Baca juga : LBH Pers : Postingan Status Veronica Koman Bukan Hoax

Liputan Dugaan Plagiat Rektor Unnes Bukan Hoaks

Jurnalis Diminta Terapkan Jurnalisme Damai

Menurut Farid, agama menjadi bahan terbanyak ketiga yang dibuat untuk  menyebarkan hoaks, yakni 16 kasus pada Juli, atau sekitar 12,21 persen. “Politik menjadi salah satu isu paling menarik bagi pembaca berita meski kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) telah usai,” kata Farid menambahkan.

Ia menjelaskan pola baru penyebaran hoaks dalam Pilpres 2019 lebih meyakinkan. Pembuat konten hoaks menggunakan video yang diedit sehingga membuat korban berita hoaks percaya dengan isinya. Jika dulu konten hoaks lebih banyak menggunakan layar tangkap berita yang diedit, kini video dengan dubbing suara kian banyak dibuat dan disebarkan.

Konten hoaks sengaja disebarkan dengan cara menyasar emosi manusia, polanya penyebaran itu perlahan namun konsisten. “Sehingga dampaknya menurunkan kepercayaan kepada objek yang dibuat dalam hoaks tersebut,” kata Farid menjelaskan.

Pola serangan hoaks terkini dilakukan dua arah antar pendukung Capres. Objek yang diserang pun tidak lagi kandidat, melainkan penyelenggara Pemilu, tokoh besar pendukung kandidat, serta masyarakat yang kontra dengan pilihan politiknya. Sedangkan media yang banyak digunakan untuk menyebar adalah media sosial Facebook, sekitar 43 hingga 57 persen.

Kanit 2 Subdit V Siber, Ditreskrimsus Polda Jateng, AKP Berry, mengatakan polisi kesulitan menindak pelaku pembuat konten hoaks. Para produsen memiliki tipikal membuat konten hoaks dengan menghapus akun media yang digunakan untuk menyebarkannya.

“Usai  membuat konten hoaks, disebarkan di media sosial atau grup tertentu, lalu yang bikin hoaks ini menghapus jejaknya,” kata Berry.

Berry menjelaskan yang terlihat kemudian penyebarnya, yang biasanya ingin eksis di media sosial. “Jadi undang-undang nomor 1 tahun 46 soal pidana dan UU ITE Pasal 28 ayat 2 soal SARA, lebih menyasar kepada yang ikut menyebarkannya,”  kata Berry menjelaskan. (*) FITRIA RAHMAWATI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here