BERBAGI

Ilustrasi, pixabay.com

Serat.id – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah mendesak Pemerintah Provisnsi Jawa Tengah untuk memantau izin aktifitas tambang yang terus bertambah setiap tahun. Lembaga peduli lingkungan itu menilai kondisi lingkungan Provinsi Jawa Tengah sudah tidak mampu untuk menampung aktifitas tambang yang semakin marak di sejumlah wilayah.

“Pemerintah tidak melihat daya tampung Jateng sudah tidak mampu menampung penambangan dan kerusakan lingkungan yang semakik banyak, “ kata Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jawa Tengah, Fahmi Bastian, kepada Serat.id, Senin, 6 Januari 2020.

Baca juga : Pencurian Tambang di Jateng Masih Marak

Pemkab Brebes Tak Terbitkan Rekomendasi Tambang Bukit Bendera Cikuya

Masyarakat Watuputih dirikan Posko Pemantauan Pelanggaran Penambangan

Baca Juga  Penambangan Pasir Besi dilaporkan ke Reskrimsus Polda Jateng

Ia menyebutkan seharusnya pemerintah daerah, dalam hal ini Provinsi melakukan pemantauan terhadap sejumlah aktivitas tambang baik yang ilegal maupun legal dan memastikan apakah benar-benar ada reklamasi atau penutupan kembali pasca penambangan dilakukan.

Menurut Fahmi, meningkatnya izin tambang di sejumlah wilayah Jateng akan memperparah kondisi lingkungan, jika tidak diimbangi dengan moratorium untuk meminimalisir kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan. “Lingkungan yang sudah tidak mendukung dan rusak perlunya diadakan moratorium juga di konteks galian c tambang yang marak terjadi di sejumlah daerah,” kata Fahmi menjelaskan.

Pemerintah juga perlu melihat kepentingan penambangan tersebut memiliki fungsi untuk masyarakat sekitar atau justru hanya untuk kepentingan pihak tertentu saja. “Aktifitas penambangan juga harus memperhatikan masyarakat agar tidak merugikan,” katanya.

Baca Juga  Pembangunan Embung Terealisasi 75 Lokasi

Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugi, mengatakan pembangunan Jalan Tol di Jateng serta infrastruktur lainnya membuat para pengusaha tambang banyak mengajukan izin penambangan. 

“Jadi Jateng itukan sedang digenjot pembangunnya dari situlah izin tambang semakin banyak,” katta Agus.

Tercatat Pembangunan infrastruktur jalan Tol di Jateng meliputi Jalan Tol Demak dan Juga Jalan Tol Magelang yang menghubungkan  Jateng dengan  Jogjakarta. Pembangunan itu akan membutuhkan banyak bahan kontruksi bangunan berabahan baku utama berasal dari penambangan.

Agus juga mengimbau kepada para penambang lebih memperhatikan keadaan  lingkungan sekitar baik mulai proses penambangan berlangsung hingga pasca penambangan agar tidak merusak lingkungan dan tidak menjadikan alih fungsi lahan.

Baca Juga  Alasan WALHI Gelar Sekolah Ekologi di Malang

“Saya tekankan bekas penambangan juga harus diperhatikan, seperti direklamasi,” kata Agus menegaskan.

Menurut dia izin pertambangan di Jateng selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yakni pada tahun 2016 terdapat  153 izin, 2017 ada  167 izin, 2018 yakni 193 izin dan 2019 naik mejadi 363 izin tambang produksi aktif. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here