BERBAGI
Protes Petani Dukuh Dayunan, Ddesa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, yang tergabung dalam Perkumpulan Tani Kawulo Alit Mandiri, Dok/LBH Semaran

Pada tahun 1960an tanah ini diberikan oleh Negara kepada Warga atas jasa warga turut dalam perjuangan Kemerdekaan.

Serat.id – Sengketa lahan seluas 16 kektare di Dukuh Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, masuk ke ranah hukum. Putusan terbaru  Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali dengan nomor putusan 256 PK/Pdt/2019.  Hal itu telah merugikan warga yang selama ini mengarap lahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.  

Pada Selasa, 21 Januari 2020, petani yang tergabung dalam Perkumpulan Tani Kawulo Alit Mandiri menggelar Istighosah atau doa bersama sebabgai cara melawan perampasan lahan yang selama ini mereka milki.

Baca juga : Istighosah, Cara Petani Dayunan Melawan Rencana Eksekusi Lahan

YLBHI : Petani Surokonto Patut Mendapat Pujian

Impor Berlebihan, Petani Garam di Jepara keluhkan Harga Garam Anjlok

“Lahan itu dikelola oleh 76 keluarga dan menjadi sumber pencaharian utama mereka. Ada sekitar 252 warga yang menggantungkan hidupnya kepada lahan yang diwariskan secara turun temurun oleh orang tua dan pendahulu kami,” kata Binem seorang petani penggarap lahan itu, kepada serat.id.

Menurut Binem pada tahun 1960an tanah ini diberikan oleh Negara kepada Warga atas jasa warga turut dalam perjuangan Kemerdekaan. Warga pada saat itu mendapatkan letter atau petok D atas nama masing-masing 13 Warga.

Namun pada Tahun 1970  Kepada Desa memerintahkan untuk menarik dan merampas petok D milik warga dengan alasan lahan tersebut akan dikembalikan kepada Negara. Namun faktanya justru diberikan  kepada PT Soekarli Nawaputra Plus untuk menanam Cengkeh.

“Sampai saat ini berdasarkan informasi dari BPN, belum ada peralihan hak atas tanah sehingga sampai saat ini hak kepemilikan tanah tersebut masih dimiliki oleh 13 Warga,” kata Binenm menjelaskan.

Catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang Warga sudah berjuang dengan proses panjang. Mulai dari menghadapi gugatan pada Pengadilan tingkat Pertama yang waktu itu PN Kendal yang memutuskan memenangkan warga atas dasar PT Soekarli Nawaputra Plus.

“Perusahaan tersebut tidak memiliki kedudukan sebagai penggugat dalam perkara tersebut,” kata  Cornel Gea, pendamping warga dari LBH Semarang.

Menurut Cornel, PT Soekarli kemudian mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Semarang yang memutuskan memenangkan PT Soekarli dan membatalkan putusan PN Kendal. Atas putusan itu warga mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung namun Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi warga.

“Warga pun kembali berjuang dengan mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung namun Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan Peninjauan Kembali Warga,” kata Cornel menjelaskan.

LBH Semarang selaku kuasa hukum warga menyayangkan putusan Mahkamah Agung yang tidak mencerminkan Pengadilan sebagai tempat mencari keadilan. Putusan tersebut menunjukan bahwa Mahkamah Agung telah gagal dalam melihat Konflik lahan di Dayunan sebagai Perampasan lahan Warga.

Ia menilai PT Soekarli Nawaputra Plus adalah Perusahaan bodong, berdasarkan permohonan informasi yang diajukan oleh LBH Semarang kepada kemenkumham. PT Soekarli Nawaputra Plus belum terdaftartercatat dalam daftar Perseroan terbatas. Ia yang menjadi alasan putusan Pengadilan Negeri Kendal pada tingkat Pertama sudah benar, dengan menyatakan bahwa PT Soekarli Nawaputra Plus tidak memiliki kedudukan sebagai Penggugat dalam perkara tersebut.

“Putusan Mahkamah Agung itu sebagai pengkhiantan terhadap keadilan,” kata Cornel yang minta agar pengadilan menghentikan segala upaya eksekusi lahan.

Cornel menyebut eksekusi sebagai bukti perampasan negara terhadap hak rakyat, dalam hal ini petani Dukuh Dayunan, desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo yang sebelumnya mendapat hak menggeola lahan oleh negara sejak tahun 1960an. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here