BERBAGI
Ilustrasi, Pixabay.com

Omnibus Law dinilai mengancam sektor pekerja semakin tersingkir dalam hubungan industrial.

Serat.id – Pegiat Aksi Kamisan mengaku khawatir jika Omnibus Law diberlakukan oleh pemerintah. Omnibus Law dinilai mengancam sektor pekerja semakin tersingkir dalam hubungan industrial.

“Yang mengkhawatirkan dari Omnibus Law adalah kembalinya sistem outsourcing atau kontrak yang membuat tidak adanya kepastian dalam hubungan kerja,” kata Herdin Pardjoangan, dari LBH Semarang, saat menggelar aksi kamisan, 23 Januari 2020.

Baca juga : Aksi Kamisan Semarang Menyuarakan Kebebasan Pers

Aksi Kamisan di Kota Malang dibubarkan Ormas

Selain masalah outsourcing, sistem upah minimum yang selama ini menjadi acuan pengupahan juga sepertinya ditiadakan, sehingga tak ada lagi istilah Upah Minimum di wilayah Kabupaten dan Kota tidak akan didapatkan bagi karyawan yang masa kerjanya di bawah satu tahun.

“Untuk sektor-sektor kerja lainnya, ada wacana untuk kemudian diberlakukan sistem upah per jam, karena setelah itu ada klausul bahwa perusahaan bisa menetapkan upah sendiri sesuai dengan peraturan perusahaannya,” ujar Herdin menmabahkan.

Sedangkan soal pesangon bagi para pekerja hanya mendapatkan pesangon hak selama enam  bulan kerja, hal itu menurut Herdin  itu berbeda jauh dengan undang-undang ketengakerjaan sebelumnya.

Pegiat Aksi Kamisan lain, Rama Tantowijaya, menilai pembahasan RUU Omnibus Law yang sedang disiapkan oleh pemeirntah sengaja ditutupi dan tidak ada transparasi. “Banyak sekali kontroversi di UU ini, seperti relokasi kawasan industri yang awalnya berada di Jawa Barat dipindah ke Jawa Tengah, dan akan menjadi permasalahan juga di RUU Pertanahan,” kata Rama. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here