BERBAGI
Aksi walkout dan protes KASBI bersama GEBRAK di rapat Tim Koordinasi Pembahasan dan Sosialisasi Publik Substansi RUU Cipta Kerja. serat.id/ist

Menolak  dan mendesak DPR menghentikan pembahasannya karena sudah cacat prosedur dari awal,”

Serat.id –   Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK)  menolak secara tegas rancangan  undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Lapangan Kerja yang mereka sebut sebagai RUU Cilaka. GEBRAK merupakan gabungan berbagai organisasi buruh, petani, perempuan, dan organisasi masyarakat sipil. Organisasi itu menilai omnimbus law disusun hanya untuk melindungi kepentingan modal.

“Kami dipaksa terlibat dalam penyusunan omnibus law RUU Cilaka. Kami menolak  dan mendesak DPR menghentikan pembahasannya karena sudah cacat prosedur dari awal,” kata Juru bicara GEBRAK  Nining Elito, usai menyampaikan protesnya dalam rapat Tim Koordinasi yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan di Hotel Puri Denpasar, Kamis 13 Februari 2020.

Nining juga memprotes pencatutan organisasinya sebagai bagian dari Tim Koordinasi Pembahasan dan Sosialisasi Publik Substansi Ketenagakerjaan bentukan pemerintah yang diklaim berisi empat belas serikat, namun ternyata mencatut tiga organisasi serikat buruh.

“KASBI sama sekali tidak terkait tim kerja apapun dan tidak bertanggungjawab dalam penyusunan RUU Cilaka itu,”  kata Nining yang juga Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).

Sementara itu Sekjen Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Damar Panca, menilai secara substansi RUU Cilaka disusun hanya untuk melindungi kepentingan modal. “Namun mengorbankan rakyat termasuk kelas buruh sebagai tumbal penyelamatan krisis ekonomi,” kata Damar.

Damar menyebut Tim Koordinasi dibentuk hanya merupakan boneka untuk melegitimasi proses penyusunan RUU Cilaka selama ini yang sangat tertutup, tidak demokratis, hanya mengakomodir pengusaha.

Selain itu proses penyusunan RUU itu menyalahi asas keterbukaan seperti diamanatkan konstitusi serta asas partisipasi masyarakat “Yang seharusnya sesuai dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” kata Damar menegaskan.

Sedangkan Konfederasi Serikat Nasional (KSN) menilai pemerintah seperti maling yang masuk ke rumah karena diam-diam menyusun undang-undang tanpa melibatkan masyarakat terdampak. Sedangkan Stakeholder RUU Cilaka seperti buruh, petani, nelayan, masyarakat adat sebagai stakeholder tidak dilibatkan dalam penyusunan draft.

“RUU Cilaka hanya akan mendatangkan investor buruk untuk mengeksploitasi sumber daya alam, melegalkan upah murah, sementara hukuman bagi pengusaha nakal hanya berupa sanksi administratif,”  kata Koordinator Departemen Pendidikan KSN Novri Auliansyah.

Siap Mogok Bersama Mahasiswa

Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menyerukan pemogokan umum menolak rancangan  undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Lapangan Kerja yang mereka sebut sebagai RUU Cilaka. GEBRAK juga mendesak DPR menghentikan pembahasannya karena sudah cacat prosedur sejak awal.

Tentang Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) merupakan gabungan berbagai organisasi buruh, petani, perempuan, dan organisasi masyarakat sipil. Di antaranya adalah Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Sentra Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Pergerakan Pelaut Indonesia, Jarkom Serikat Pekerja Perbankan, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), dan Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia. Selain itu, organisasi yang tergabung dalam gebrak adalah LBH Jakarta, AEER, KPA, GMNI UKI, Aksi Kaum Muda Indonesia (AKMI), Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO), Federasi Pelajar Indonesia (Fijar), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Dewan Nasional (LMND-DN), dan lainnya.

Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Dewan Nasional (LMND-DN), Muhammad Arira Fitra, yang juga hadir mendukung pernyataan sikap menyatakan siap turun ke jalan menolak onimbus law. Ia beralasan masalah perburuhan juga masalah mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia. “Orang tua kami adalah buruh dan sudah sepatutnya kami, mahasiswa, juga ikut menyuarakan penolakan RUU Cilaka,” kata Fitra. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here