BERBAGI
Serat.id/ AJI Kendari

Pria berusia 33 tahun itu dilaporkan Bupati Buton Tengah, Samahudin, ke Polres Baubau dengan sangkaan pelanggaran UU ITE.

Serat.id Seorang wartawan di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Moh Sadli Saleh dijebloskan ke penjara karena mengkritik pemerintah setempat melalui tulisan yang dimuat Liputanpersada.com. Pria berusia 33 tahun itu dilaporkan Bupati Buton Tengah, Samahudin, ke Polres Baubau dengan sangkaan pelanggaran UU ITE.

“Dia sengaja dikriminalisasi, karena sebagai jurnalis seharusnya menggunakan hak jawab bukan dipidana,” kata Koordinator Divsi Advokasi, Aliansi Jurnalis Independen (AJI)  Kendari, La Ode Pandi Sartiman, Jum’at 14 Februari 2020.

Menurut La Ode, kini Sadli telah tiga kali menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Buton. Ironisnya, Bupati Buton Tengah Samahudin tak pernah menghadiri panggilan sidang dalam status sebagai saksi pelapor. “Saat sidang kemarin Samahudin justru mengikuti acara Hari Pers Nasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan,” kata La Ode menambahkan.

Sadli tercatat sebagai Pemimpin Redaksi Liputanpersada.com dibawah perusahaan PT Global Media Nusantara, dan tercatat di akta notaris Nomor : 20 tanggal 30 April 2005. Nomor AHU : C-01590 HT.01. Tahun 2016. TDP Nomor : 1011 1521 1277. NPWP : 02.480.9337.7-423.000. Perusahaan yang menerbitkan media tempat ia bekerja itu dipimpin oleh Wira Pradana yang kantornya beralamat di Jalan Musyawarah B 54 RT 005/RW 002 Kebun Jeruk Jakarta Barat.

Kasus Sadli bermula dari tulisannya pada media daring Liputanpersada.com dengan judul “Abracadabra : Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simpang Empat”  terbit 10 Juli 2019 lalu. Setelah terbit, berita itu diunggah ke media sosial Facebook dan grup percakapan Whatsaap.

Tulisan Sadli merambat sampai ke gawai Kepala Bagian Hukum Pemkab Buton Tengah, Akhmad Sabir, dan Kadis Kominfo Buteng, La Ota. Kedua pejabat ini segera menghadap Bupati dan melaporkan tulisan Sadli.

Mendapat laporan dari dua anak buahnya Bupati marah bukan main. Ia memerintahkan keduanya untuk melaporkan kasus ini ke Mapolres Baubau, 27 Juli 2019.

Laporan itu diterima Kasat Reskrim Polres Baubau AKP Ronald Arron Maramis. Undangan klarifikasi segera dilayangkan kepada Sadli pada 4 September 2019. Sadli diminta hadir pada Senin 9 September 2019.

“Setelah dua kali menjalani pemeriksaan, Sadli kemudian ditetapkan sebagai tersangka,” kata Laode menjelaskan.

Namun saat itu Sadli masih dizinkan pulang. karena menurut istrinya, Siti Marfuah ia hanya wajib lapor dan tahanan kota. Bahkan saat menyandang tersangka, Sadli sempat mengikuti orientasi calon anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Baubau pada 15 hingga 16 Desember 2020 dan Sadli mendapatkan sertifikat yang ditandatangani pengurus PWI Sultra.

Sehari setelah orientasi PWI, pada 17 Desember 2019, Sadli kemudian dipanggil Jaksa dan ditahan di Rutan Baubau selama 20 hari sejak 17 Desember sampai 5 Januari 2020. Pada 20 Januari 2020, kasus Sadli mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Pasarwajo.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejakasaan Negeri Buton, Sadli didakwa melanggar pasal 45 A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2, pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penahanan Sadli  hingga ke ranah pida itu disayangkan oleh

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari menyayangkan kriminalisasi Sadli hanya karena tulisannya yang mengkritik kebijakan pemerintah.

Ketua AJI Kendari, Zainal A. Ishaq menyatakan  seharusnya Bupati Buteng menghormati Undang-undang Pers. “Selain itu dalam sengketa jurnalistik, penegak hukum seharusnya menggunakan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang lewat jalur mediasi ke dewan pers,” kata Zainal.

Zainal juga minta pemerintah menghapus pasal karet dalam UU ITE karena sering digunakan untuk mempidanakan jurnalis dan kebebasan pers. “Seharusnya polisi tahun ada MoU Dewan Pers dengan Mabes Polri ke jajaran di bawahnya untuk tak mempidanakan wartwan dari karya beritanya,” kata Zainal menjelaskan.

Apa Salah Istri Fadli

Tulisan Sadli kepada pemerintah Buteng bukan hanya memenjarakan dirinya. Namun juga berdampak pada istrinya, Siti Marfuah yang ikut merasakan imbasnya. Marfuah mengaku dicoret sebagai penerima honor di Sekretariat DPRD Buton Tengah, tempat sleama ini dia bekerja sebagai tenaga honorer.

“Honor Rp 680 ribu berdasarkan SK Bupati Buton Tengah akhirnya disetop. Pengabdiannya sebagai tenaga honorer sejak 2015 berakhir,” kata Koordinator Divsi Advokasi, Aliansi Jurnalis Independen (AJI)  Kendari, La Ode Pandi Sartiman, Jum’at 14 Februari 2020.

Pemutusan hak bekerja tanpa alasan yang jelas itu mulaii terjadi sejak September 2019 lalu. Meski diakui Marfuah pernah dipanggil oleh Sekretaris DPRD Buton Tengah setelah tulisan yang dipersoalkan itu terbit. “Ia diminta mengingatkan suaminya untuk berhenti memberitakan masalah simpang lima Labungkari, namun Sadli bergeming,” kata La Oode menambahkan.

Pemecatan istri Sadli itu ia sayangkan, karena yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan tulisan suami. “Sehingga tidak ada alasan untuk memecatnya sebagai tenaga honorer di sekretariat DPRD Buton Tengah,” kata La Ode menjelaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here