BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Serat.id – Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Provinsi Jawa Tengah minta agar pemerintah tak membedakan kebijakan antara sekolah swasta dan negeri. Permintaan itu dilakukan dengan  menggelar protes di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 17 februari 2020.

“Kami minta pemerintah Jawa Tengah tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dan swasta. Selain itu, pemerintah Jawa Tengah juga tidak membeda-bedakan sekolah swasta yang berakreditasi A,B dan C,” kata Perwakilan guru SMA Godong Kabupaten Grobogan, Arif Khoirudin, saat menggelar protes.

Ia mengaku para kepala sekolah swasta terpaksa menggelar protes karena usulan sebelumnya tak direspon. Sedangkan pembedaan terjadi pada BOP dan BOSDA di sekolah yang dampaknya  pada pemberian intensif guru dan tendaga didik. Mereka juga menolak sistem jalur PPDB Zonasi  dan  penambahan romobingan belajar.

“Kami juga minta dilibatkan sebagai perwakilan swasta dalam penentuan kebijakan pendidikan  di Jawa Tengah,” kata Arif menambahkan.

Menurut dia, sudah beberapa kali sudah melakukan audiensi kepada pemerintah, namun tidak ada titik temu dengan alasan karena keterbatasan anggaran terkait pemberian bantuan.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng, Abdul Aziz, saat mendampingi para pendemo menyampaikan pemerintah Jawa Tengah tidak membeda-bedakan sekolah swasta yang berakreditasi A,B dan C.

“Maksud kami hadir disini bahwa untuk BOSDA sebanyak Rp 500 ribu untuk siswa per tahun. Artinya tidak membeda-bedakan sekolah yang tipe A,B dan C,” kata Aziz

Ia menjelaskan selama ini Pemerintah Jawa Tengah membedakan pemberian bantuan sekolah dilihat dari akreditasi. Untuk akreditasi C setiap siswa mendapat Rp 500 ribu. Sekolah akreditasi B mendapat Rp 250 per siswa dan Akreditasi A tidak siswa mendapat bantuan.

“Saya berharap dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah  yang akan final pada Mei 2020, mampu mengcover tuntutan tersebut sehingga muncul setiap siswa mendapat bantuan Rp 500 ribu per tahun,” kata Azis menjelaskan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Jawa Tengah Sarwa Pranama yang secara langsung menemui para pendemo mengatakan, pemerintah siap menerima masukan apa yang menjadi tuntutan dalam kegiatan yang akan berlangsung dalam Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

“Kami akan mengundang para perwakilan guru dan kepala sekolah swasta untuk hadir dalam kegiatan Musrenbang. Sehingga dalam kegiatan inilah aspirasi kalian bisa diterima,” ujar Sarwa. ODY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here