BERBAGI
Ilustrasi borgol. (pixabay.com)

“Ini menjadi potret buram demokrasi di Jawa Tengah, selain itu terdapat pelanggaran proses peradilan yang adil dilakukan oleh Polda Jawa Tengah,”

Serat.id – Lembaga Bantuan Hukum Semarang menilai penangkapan Mohammad Hisbun Payu atau kerap dipanggil ISS, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta oleh Ditreskrimsus Polda Jateng pada 13 Maret 2020 menambah daftar panjang kasus pemberangusan demokrasi lewat undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

“Ini menjadi potret buram demokrasi di Jawa Tengah, selain itu terdapat pelanggaran proses peradilan yang adil dilakukan oleh Polda Jawa Tengah,” kata pegiat LBH Semarang, Etik Oktaviani, dalam pernyataan, belum lama ini.

Baca juga : Ketidakadilan Vonis Aktivis Lingkungan Sukoharjo

Gugatan PT RUM terhadap Aktivis Tak Jelas

Besok Pagi Ribuan Aktivis Semarang Demonstrasi Revisi Undang-Undang

Etik menyatakan seharusnya sebelum penetapan tersangka dan upaya paksa, ISS dipanggil terlebih dahulu untuk didengar keteranganya sebagai saksi. “Namun yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah langsung jemput paksa tanpa pemanggilan secara patut terlebih dahulu,” kata Etik menambahkan.

Ia menyataan LBH Semarang sedang mempersiapkan upaya pembelaan terhadap ISS yang ditangkap pada saat berada di kosnya. ISS ditangkap karena diduga melanggar Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Polisi menuduh ISS melakukan ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo karena melakukan kritik melalui media sosial mengenai kebijakan presiden Jokowi yang lebih mementingkan investasi dibandingkan kondisi rakyatnya.

“Dalam pemeriksaan di hadapan petugas, ISS mengatakan tujuan postinganya sebagai kritikan terhadap Jokowi yang lebih mementingkan investasi ketimbang kesejahteraan rakyat,” kata Etik menjelaskan.

ISS baru menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Surat Penangkapan dan Surat Penetapan Tersangka setelah dilakukan pemeriksaan tersangka terhadap ISS. Padahal Mahkamah Konstitusi (MK) telah mempertegas pemberlakuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. MK telah memutuskan bahwa Pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dimana Pasal tersebut tetap bisa berlaku konstitusional jika SPDP diserahkan penyidik kepada kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor paling lambat tujuh hari setelah terbitnya surat itu.

Etk menyayangkan karena sebelum ditangkap, ISS tidak pernah diminta keterangannya sebagai saksi terlebih dahulu, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka. Padahal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU- XII/2014 menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa bukti permulaan sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP.

“Sehingga, MK menganggap minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang,” kata Etik menjelaskan.

Etik menjelaskkan, Putusan MK itu  mengatur agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberikan keterangan secara seimbang.  Ia menilai penetapan tersangka yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng patut diduga tidak sah.

Polda Jawa Tengah belum bisa dimintai keterangan terkait penangkapan aktivis pengritik Presiden itu. Kabid Humas, Komisaris Besar Iskandar Fitriana Sutisna, juga tak mengangkap telepon saat dimintai konfirmasi, termasuk tak menjawab pesan what shap. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here