BERBAGI

Dejan Abdul Hadi *

Wabah virus Covid-19 di Indonesia yang sebelumnya menyerang berbagai penjuru di dunia menimbulkan efek berantai. Kementerian kesehatan mencatat total warga yang positif terjangkit virus Covid-19 per 31 Maret 2020 mencapai  1.528 orang, 81 orang di antaranya dinyatakan sembuh, dan 136 orang dinyatakan meniggal.

Untuk memutus mata rantai pandemi viirus Covid-19 ini, sejak 30 Maret 2020, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan besar dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diikuti dengan darurat sipil yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Dalam Perppu tersebut dijelaskan ‘keadaan darurat sipil’ adalah keadaan bahaya yang ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang untuk seluruh atau sebagian wilayah negara.

Pasal 1 menyebutkan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, jika :  Pertama keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;

Kedua, timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga; ketiga hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Kebijakan itu menurut Pakar Hukum Tata Negara Dr. Refly Harun, sebagai kebijakan salah kaprah dalam penerapan meminimalisir dan menekan penyebaran pandemi virus Covid 19. Refly menjelaskan penerapan kebijakan darutat Sipil seyogyanya bertujuan untuk mengembalikan ketertiban sosial di masyarakat yang sebelumnya telah terjadi suatu keadaan yang chaos dalam aspek keamanan dan pertahanan,  seperti yang pernah dilakukan di Aceh dan Maluku.

Kekacauan itu juga berdampak kepada penyelenggaraan pemerintahan yang lumpuh. Adapun kebijakan tersebut dirasa tidak perlu dan kurang tepat, dikarenakan keadaan saat ini Indonesia tidak sedang dalam keadaan demikian. Karena apa yang sedang menimpa dan dialami seluruh Indonesia saat ini ialah masalah kesehatan, bukan masalah adanya pemberontakan atau chaos keadaan.

Pemerintah seharusnya dapat memakai instrumen kebijakan lain yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi keadaan Indonesia saat ini, seperti mengedepankan opsi karantina wilayah atau lockdown yang  mengacu pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, dijelaskan bahwa karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Pengaturan karantina lainnya adalah anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar-masuk wilayah karantina. Dalam undang-undang tersebut pun mengatur kewajiban dan tanggung jawab negara atas kebutuhan hidup orang banyak, termasuk kebutuhan makanan hewa ternak, selama karantina wilayah berlangsung.

Jelas kebijakan Pemerintah yang diambil lewat darurat sipil saat ini membuat kecurigaan masyarakat. Bukanah penanganan Covid-19 sudah cukup dengan dengan ketentuan penerapan  Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Pemerintah Indonesia harus menanggung kebutuhan hidup dasar penduduk yang ada di wilayah karantina, yang berarti di seluruh Indonesia.

Sedangkan dalam Perpu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, tidak ada kewajiban negara untuk menanggung kebutuhan hidup masyarakat. Lagi pula kembali lagi, bahwa penerapan kebijakan darurat sipil sangat berbahaya pemerintah terkesan bisa mengarah pada suatu konfigurasi politik yang otoriter dengan berbuat refresif.

Kebijakan tersebut hanya akan membunuh demokrasi, pasalnya  ketika status darurat sipil diaktifkan, pemerintah dapat dengan segera mengambil suatu keputusan yang dianggap perlu dan dibutuhkan meskipun harus mengeyampingkan hukum yang ada, sehingga kekuasaan pemerintah untuk menafsirkan keadaan darurat sipil terkesan subyektif otoriterian dan kebebasan sipil dipastikan akan terganggu dalam skala nasional, dikarenakan berdasarkan

Perpu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, dijelaskan bahwa adanya kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap semua alat komunikasi dan pemberitaan.  Sehingga dengan demikian kebijakan tersebut hanya akan membunuh demokrasi dan hak asasi manusia. Penerapan kebijakan darurat sipil pun terkesan bahwa Pemerintah lari dari tanggung jawab. Jangan-jangan ini tanda ketidakpahaman dan ketidakmampuan Pemerintah dalam memerangi virus. Diserang virus corona atau digebuk negara ?Selayaknya menanggulangi pandemi virus Covid-19 tidak menerapkan darurat sipil. Cukup pemerintah  melakukan karantina wilayah atau lockdown yang diimbangi pemenuhan hak kebutuhan hidup rakyat. (*)

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here