BERBAGI
Ilustrasi pixabay.com

Pemberiannya bukan karena dia wartawan, tapi karena di sebagai warga negara berada dalam kondisi miskin

Serat.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia  menyebut  usulan memasukkan wartawan dalam penerima jaring pengaman sosial (JPS) tidak tepat. AJI menilai bahwa dana JPS yang diwujudkan dalam pemberian uang tunai dan kartu sembako, kepada keluarga yang masuk kategori miskin yang jumlahnya hingga Maret 2018 sebanyak 25,95 juta orang atau 9,82 persen.

“Apakah tindakan yang tepat meminta wartawan mendapatkan dana yang sebenarnya dialokasikan untuk orang miskin tersebut? Usulan itu juga seperti meminta hak istimewa privilege, sesuatu yang tidak dilakukan oleh kelompok profesi lainnya,” kata ketua AJI Indonesia Abdul Manan, Selasa, 7 April 2010.

Baca juga : Covid-19 Mewabah, Ini Saran AJI Semarang Untuk Pekerja Media

AJI Desak Pemerintah Transparan dan Terbuka Informasi Covid-19

AJI Kampanyekan Solidaritas Untuk Muath dan Veby

Menurut Manan hal itu berbeda jika  ada wartawan yang kondisi ekonominya masuk kategori miskin. Manan menilai jika ada yang seperti itu  wajar jika yang bersangkutan mendapatkan fasilitas dana JPS itu. Namun Manan menegaskan pemberiannya bukan karena dia wartawan, tapi karena di sebagai warga negara berada dalam kondisi miskin sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

AJI Indonesia menilai kesejahteraan jurnalis dan pekerjanya ada yang terdampak oleh wabah Corona atau Covid-19, tetapi AJI menegaskan hal itu menjadi tanggungjawab perusahaan media. “Selain memberikan kesejahteraan, kewajiban perusahaan media di tengah pandemic saat ini adalah menyediakan alat perlindungan diri (APD) bagi jurnalis agar terlindung dari kontaminasi virus corona jenis baru saat bertugas,” kata Manan menjelaskan.

AJi mengacu Pasal 10 Undang Undang Noor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang isinya kewajiban perusahaan memberikan kesejahteraan untuk pekerjanya. Sedangkan meminta pihak lain untuk memenuhi kesejahteraan jurnalis itu juga membahayakan independensinya dalam menjalankan profesinya yang menyampaikan informasi yang benar dan mengabdi pada kepentingan publik.

Dengan pertimbang tersebut AJI minta pemerintah pusat maupun di daerah hendaknya memprioritaskan anggarannya untuk membantu kelompok miskin dan kelompok rentan lainnya di tengah pandemi Covid-19. Hal itu sesuai amanat utama bagi penyelenggara negara yang  tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. “Kalau pun pemerintah ingin membantu media, bisa dilakukan antara lain dengan memberi stimulus pada perusahaan pers berupa subsidi pembelian bahan baku (kertas) dan atau langkah pemberian keringanan pajak,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here