BERBAGI
Ilustrasi pixabay.com

Konferensi pers dan penyampaian informasi sebaiknya disampaikan menggunakan teknologi daring, misalnya percakapan video, live streaming, membagikan materi video, teks, dan data kepada jurnalis.

Serat.id – Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mendesak institusi pemerintah dan swasta menghentikan acara dan pertemuan yang berpotensi menghasilkan kerumunan jurnalis. KKJ menyatakan konferensi pers dan penyampaian informasi sebaiknya disampaikan menggunakan teknologi daring, misalnya percakapan video, live streaming, membagikan materi video, teks, dan data kepada jurnalis.

“Untuk liputan yang penting dan dirasa perlu menghadirkan jurnalis, penyelenggara acara wajib mentaati protokol keselamatan,” kata nara hubung Komite Keselamatan Jurnalis, Sasmito Madrim, dalam pernyataan  resmi, Kamis, 9 April 2020.

Baca juga : Jurnalis Tak Tepat dimasukan Penerima JPS, Ini Penjelasan AJI Indonesia

Covid-19 Mewabah, Ini Saran AJI Semarang Untuk Pekerja Media

AJI Desak Pemerintah Transparan dan Terbuka Informasi Covid-19

Selain menjaga jarak aman, penyelenggara acara juga harus melakukan pengecekan suhu badan seluruh orang yang hadir termasuk memastikan seluruh orang yang hadir menggunakan masker, menyediakan sabun dan air di tempat yang mudah terjangkau serta hand sanitizer. “Memastikan sirkulasi udara yang baik di ruangan, dan membatasi jumlah orang yang hadir,” ata Sasmito menambahkan.

KKJ Mendesak perusahaan media menjalankan protokol keselamatan dan memberikan perlindungan bagi jurnalis. Para editor perlu menakar mengenai penting tidaknya topik yang akan diliput sebelum memutuskan memberikan penugasan kepada jurnalis.

Perusahaan media sebaiknya mengabaikan undangan konferensi pers yang berisiko tinggi bagi jurnalis karena menempatkan para pekerja media ini dalam kerumunan dan rawan terinfeksi virus Corona atau Covid-19.

KKJ berharap koordinasi dengan para jurnalis yang ada di lapangan juga harus dilakukan secara terus menerus. Jika perkembangan menunjukkan situasi yang tidak aman bagi jurnalis, media segera meminta jurnalis untuk meninggalkan acara tersebut.

“Perusahaan media yang masih menerjunkan jurnalis meliput selama penyebaran wabah Covid-19 wajib menyediakan beragam perlengkapan, termasuk masker dan hand sanitizer,” kata Sasmito menambahkan.

Selain itu, perusahaan media juga wajib menyediakan perlengkapan tersebut di kantor redaksi dan menyampaikan protokol keselamatan secara kontinyu serta memastikan seluruh awak redaksi menjalankan protokol tersebut, tanpa terkecuali.

Lembaga itu juga mendorong perusahaan media untuk berkolaborasi dan memanfaatkan tv pool yang saat ini telah tersedia yang dikerjakan oleh sejumlah stasiun televisi di Balai Kota, Istana Kepresidenan, Wisma Atlet, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Komite Keselamatan Jurnalis, Aliansi Jurnalis Independen bersama Jurnalis Krisis dan Bencana telah mengeluarkan Protokol Keamanan Liputan dan Pemberitaan Covid-19. Panduan dapat diunduh dari tautan berikut: https://bit.ly/Protokol-COVID19

Perwakilan Komite Keselamatan Jurnalis, Wahyu Triyogo,  menyebutkan selama ini masih menerima pengaduan tentang penyelenggaraan konferensi pers atau peliputan yang abai terhadap ketentuan jaga jarak aman minimal 1,5 meter. “Kondisi ini membahayakan jurnalis karena mereka rentan terinfeksi Covid-19,” kata Wahyu.

Menurut dia, di Jakarta misalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar konferensi pers mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota di gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/4) malam. Para jurnalis yang menghadiri konferensi pers tersebut tidak berada dalam jarak minimal yang aman, terutama para videografer.

“Membiarkan para pekerja media untuk berada dalam jarak yang tidak aman saat bekerja tentu sangat bertentangan dengan tujuan pemberlakuan PSBB, kebijakan yang mendorong pembatasan fisik bagi publik,” kata Wahyu menjelasan.

Menurut dia, selain Jakarta, sejumlah institusi di sejumlah kota, seperti Aceh Tengah, Cilegon, Palembang, dan Surabaya juga masih belum memastikan jarak minimal yang aman bagi jurnalis. Para narasumber dan penyelenggara kegiatan seremonial dan konferensi pers masih membiarkan jurnalis berkerumun dan melanggar ketentuan jarak aman. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here