BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

“Memberikan bingkisan kebutuhan dapur yang tidak memiliki alasan jelas serta cenderung memanfaatkan penderitaan jurnalis lewat bantuan sesaat,”

Serat.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang menilai pembagian bingkisan beras dan sejumlah kebutuhan dapur yang dilakukan institusi pemerintah kepada wartawan tidak tepat. Menurut kajian AJI Kota Semarang, pembagian kebutuhan beras itu akan berdampak konflik kepentingan bagi jurnalis yang karyanya tak hanya menginformasikan, namun juga sebagai fungsi kontrol dan menyajikan informasi yang jelas untuk publik.

“Bantuan beras dan kebutuhan bahan pokok tak sesuai prinsip-prinsip profesionalitas dan independensi jurnalis yang diatur Pasal 6 Kode Etik Wartawan yang diterbitkan oleh Dewan Pers yang isinya  Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap,” kata Ketua AJI Kota Semarang Edi faisol, dalam keterangan resmi, Jum’at 10 April 2020.

Baca juga : Covid-19 Mewabah, Ini Saran AJI Semarang Untuk Pekerja Media

AJI Semarang Minta Pemerintah Jateng Peduli Pekerja Media

Ini Tuntutan AJI Semarang dan SPLM Jateng di Hari Buruh

Menurut Edi, penafsiran dari pasal 6 kode etik yang dikeluarkan Dewan Pers yang ia lakukan menyimpulkan bahwa segala pemberian baik dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang bisa dan dikhawatirkan mempengaruhi independensi. “Sedangkan pemahaman jurnalis menghindari konflik kepentingan serta menolak segala bentuk suap adalah bagian dari sikap yang wartawan harus menjaga independensi,” kata Edi menambahkan.

Ia menyebutkan menghindari konflik kepentingan itu di antaranya tidak memanfaatkan kepentingan pribadi dan perlakuan istimewa karena sering meliput di daerah atau pos liputannya. Pernyataan AJI Semarang itu dikeluarkan terkait dengan pemberian barang dan fasilitas  oleh Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang kepada wartawan dengan alasan mereka terdampak Covid-19

AJI Kota Semarang menyatakan seharusnya pemerintah mengutamakan bantuan sesuai dengan alokasi penganggaran menghadapi Covid-19 lewat program jaringan pengaman sosial (JPS) yang telah ditetapkan untuk masyarakat terdampak sesuai kategori yang ditetapkan.

Jika memang ada wartawan yang misalnya kondisi ekonominya masuk kategori tidak mampu, seharusnya yang bersangkutan mendapatkan fasilitas dana jaringan pengaman sosial (JPS). Namun pemberiannya bukan karena dia wartawan, tapi karena dia sebagai warga negara berada dalam kondisi miskin sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

“Kesejahteraan jurnalis dan pekerjanya, termasuk di era pandemi seperti saat ini, tetap menjadi tanggungjawab perusahaan media. Sesuai Pasal 10 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perusahaan wajib memberikan kesejahteraan untuk pekerjanya,” kata Edi menjelaskan.

Ia minta agar Pemda Jateng dan Pemkot Semarang seharusnya memposisikan diri sebagai lembaga pemerintahan yang profesional berani menindak tegas perusahaan media yang terbukti belum mensejahterakan jurnalis dan pekerjanya lewat penegakan undang-undang ketenagaankerjaan melalui dinas tenaga kerja

“Ini lebih baik dibanding memberikan bingkisan kebutuhan dapur yang tidak memiliki alasan jelas serta cenderung memanfaatkan penderitaan jurnalis lewat bantuan sesaat,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here