BERBAGI
AKTIVIS LBH Semarang berorasi menyuarakan keprihatinan nasib buruh, pada peringatan Hari Buruh, di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Selasa (1/5/2018)

Hasil tracking media dan survei yang dilakukan KOBAR yang menunjukan jumlah PHK dan buruh yang dirumahkan secara massal di Jateng mulai terjadi dan mencapai angka yang cukup mengkhawatirkan.

Serat.id – Koalisi Rakyat Bantu Rakyat (KOBAR), terdiri dari LBH Semarang,  KASBI JATENG, FSPIP Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan, SERBUK Jateng – DIY, dan Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) membuka posko pengaduan pelanggaran hak buruh atau pekerja di Jawa Tengah yang terdampak Covid-19. Posko pengaduan itu berdasarkan hasil tracking media dan survei yang dilakukan KOBAR yang menunjukan jumlah PHK dan buruh yang dirumahkan secara massal di Jateng mulai terjadi dan mencapai angka yang cukup mengkhawatirkan.

“Bahkan Per 7 April 2020 saja, berdasarkan hasil kalkulasi informasi media, ditemukan fakta kurang lebih buruh di Jawa Tengah yang di PHK telah menyentuh angka 3.022,” kata pegiat LBH Semarang, Herdin Pardjoangan, Jum’at, 10 April 2020.

Baca juga : Buruh Jateng menolak PHK Dengan Dalih Covid-19

Dua Pekerja Ini diPHK Sepihak oleh PT NBI

Ini Sikap Buruh Tentang RUU Omnibus Law

Menurut Herdin, sedangkan yang dirumahkan telah menembus angka angka 20.807 orang. Bahkan dan pekerja yang terdampak PHK dan dirumahkan tersebut, beberapa tidak mendapatkan Kompensasi PHK dan pemenuhan hak-hak lainya semua ketentuan UU Ketenagakerjaan.

“Di tengah wabah Covid-19 ini, hal tersebut menempatkan Pekerja dalam posisi yang terhimpit diantara ancaman PHK,” kata Herdin menambahkan.

Launching pembukaan Posko pangaduan ini akan dilaksanakan pada Jumat, 10 April 2020 mulai pukul 15.00 hingga 16.00 WIB secara online lewat Platform  Zoom.us.  

Sementara itu aktivis buruh Jawa Tengah, Ahmad Zainudin menolak pemutusan hubungan kerja dengan dalih  wabah Covid-19.

Zainudin menyatakan, kalaupun ada PHK seharusnya dilakukan dengan pembayaran penuh 100 persen sesuai dengan ketentuan undang-undang tenaga kerja. Ia menegaskan jika pengusaha terpaksa harus merumahkan pekerjanya, maka tetap memberikan upah penuh tanpa potongan apapun. “Disnakertrans Jateng juga seharusnya bisa memberikan sanksi terhadap pengusaha yang tak memenuhi aturan PHK,” kata Zainudin menegaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here