BERBAGI
Simbol segel kantor Dinsaker Jateng, Ist/serat.id

“Justru terkesan berlindung dibalik Gubernur Ganjar Pranowo. Bu Kadis selalu berkelit bahwa semua persoalan sudah disampaikan dan menjadi tanggung jawab Gubernur Jawa Tengah,”

Serat.id –  Puluhan buruh yang kecewa menyegel kantor Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah saat usai audiensi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, Kamis, 18 april 2020 siang tadi. Saat audiensi kedua kalinya itu para buruh menuntut pertanggungjawaban atas pernyataan kepala dinas tentang tunjangan hari raya (THR).

“Audiensi minta ketegasannya Kepala Dinas selaku pemangku kebijakan terkait aspirasi buruh yang dituangkan dalam maklumat yang kami sampaikan sebelumnya” ujar Pegiat buruh Jawa Tengah sekaligus Ketua DPD FSP KEP Jawa Tengah, Ahmad Zainudin.

Audiensi juga dihadiri Aulia Hakim, Ketua DPW FSPMI Jawa Tengah yang menyatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Tengah Sakina sama sekali tidak bersikap atas aspirasi buruh. “Justru terkesan berlindung dibalik Gubernur Ganjar Pranowo. Bu Kadis selalu berkelit bahwa semua persoalan sudah disampaikan dan menjadi tanggung jawab Gubernur Jawa Tengah,” kata Aulia.

Baca juga : KOBAR Buka Posko Pengaduan Pelanggaran Hak Buruh terdampak Covid-19

Buruh Jateng menolak PHK Dengan Dalih Covid-19

Ini Sikap Buruh Tentang RUU Omnibus Law

Hal itu menjadi alasan para buruh menyegel kantor Disnaker Jateng sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang sama sekali tidak peduli dengan nasib buruh.

Sebelumnya bahwa  dengan berjalan kaki sejumlah buruh menyampaikan maklumat kepada Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah yang isinya penolakan adanya PHK dengan alasan covid-19. Kalaupun dirumahkan, harus dibayar dengan upah penuh, serta THR dibayarkan sebelum hari raya Lebaran secara penuh serta menolak pembahasan RUU Omnibus Law dan draftnya di kembalikan kepada pemerintah (presiden).

Meskipun ada imbauan tegas agar tidak melakukan aktivitas di luar ruangan, para buruh Jawa Tengah ini tetap nekat melakukan perjuangannya dengan mengenakan masker dan menjaga jarak. Hal itu dilakukan karena para buruh pabrik juga dipaksa untuk tetap bekerja dan DPR RI juga bersikukuh terus membahas RUU Omnibus Law. (*)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here