BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

“Misalnya, mengenai kampanye apakah memungkinkan jika dilaksanakan tidak melalui tatap muka langsung tapi hanya menggunakan media massa,”

Serat.id –  Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menyatakan siap melaksanakan apa pun opsi penyelenggaran pemilihan umum kepala dearah. Termasuk  wacana pemilihan umum kepala daerah yang akan digelar pada 9 Desember 2020.

“Saat ini jajaran Bawaslu di Jawa Tengah juga tak sedang berlibur tapi tetap dalam posisi mempersiapkan penyelenggaraan pilkada 2020,” kata Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Fajar Saka dalam acara Ngobrol Bareng Bawaslu (Ngobras) melalui Youtube Humas Bawaslu Jateng, Selasa, 21 April 2020.

Baca juga : Dua Daerah di Jateng Ini Paling Rawan Pilkada 2020

Persiapan Pilkada 2020, Ini Yang Jadi Perhatian Bawaslu

KPK Kumpulkan Peserta Pilkada Jateng 2018

Fajar menyatakan jika pemungutan suara digelar pada 9 Desember 2020 maka harus menyiapkan secara tekhnis dengan penyesuaian kondisi adanya wabah Corona. “Misalnya, mengenai kampanye apakah memungkinkan jika dilaksanakan tidak melalui tatap muka langsung tapi hanya menggunakan media massa,” kata Fajar menambahkan.

Ia menegaskan bahwa meski secara tekhnis ada rekayasa-rekayasa namun secara substansi tidak boleh mengurangi kualitasnya. Di antaranya kampanye tidak ada tatap muka maka harus dipastikan pemilih bisa mengetahui kualitas calonnya. Proses verifikasi dukungan jika menggunakan pemanfaatan teknologi maka harus dipastikan validitasnya.

“Apapun opsi yang dipilih, secara substansi kualitasnya harus dijaga. Kualitas pilkada tidak boleh berkurang,” kata Fajar menegaskan.

Selain itu, ia menyatakan pelaksanaan Pilkada di tengah Covid-19 harus memastikan keselamatan pemilih dan penyelenggara.

Ketua KPU Jawa Tengah Yulianto Sudrajat, menyatakan KPU sebagai pelaksana undag-undang juga siap dengan segala opsi. “Namun, juga menjaga pentingnya menjaga kualitas Pilkada,” kata Yulianto.

Menurut dia, jika nanti Pilkada jadi digelar pada 9 Desember 2020 maka perlu disiapkan sejumlah

instruman pelaksanaan yang harus dibahas dengan pihak lain.  

Terkait dengan penyelenggara adhoc di Jawa Tengah yang saat ini di non aktifkan maka jika nanti kondisi sudah pulih dan tahapan dimulai maka akan segera diaktifkan kembali. “Tapi harus dicek dulu apakah mereka masih memenuhi syarat ataukah sudah tidak” kata Yulianto menjelaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here