BERBAGI

Ilustrasi, pixabay.com

Rakyat diblok dan dikeluarkan dari sidang online DPR bahas omnibus law

Serat.id –  Sidang DPR RI mengenai pembahasan Omnibus Law rancangan undang-undang Cipta Kerja pada Senin, 20 April 2020 yang dilakukan secara daring atau online dinilai cacat hukum karena tak melaibatkan parisipasi publik. Tercatat publik justru diblock saat ingin mengikuti sidang  yang digelar secara online tersebut.

“Ini membuktikan kekhawatiran publik, yaitu rakyat kehilangan akses dan tidak bisa berpartisipasi,” kata salah satu Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), Asep Komarudin dari Greenpeace, salah satu lembaga yang tergabung dalam FRI, dalam keterangan resmi Jum’at, 24 April 2020.

Fraksi Rakyat Indonesia merupakan gerakan rakyat sipil yang terdiri atas berbagai organisasi, lembaga dan kelompok masyarakat yang mengkritisi Omnibus Law.

Menurut Asep, hilangnya partisipasi publik berimplikasi serius yaitu tidak sahnya sidang-sidang yang berlangsung, sehingga dokumen apapun yang dihasilkan dalam proses tersebut juga menjadi tidak sah.

Baca juga : Ini Bahaya Omnibus Law bagi Pekerja Perempuan

GERAM : RUU Omnibus Law Hanya Untuk Kepentingan Oligarki

Ini yang Mengkhawatirkan Jika Omnibus Law diberlakukan

Selain itu aliansi masyarakat sipil dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) menemukan beberapa modus sidang online melalui aplikasi Zoom yang katanya terbuka yaitu  warga dikeluarkan dari ruang online setelah menyampaikan aspirasi yang berbeda. “Kedua,  ruang online dikunci sehingga publik tidak bisa masuk meskipun sudah mencoba berkali-kali. Kondisi serupa juga dialami beberapa jurnalis yaitu dikeluarkan dari ruang online,” kata Asep menjelaskan.  

Atas kondisi tersebut, tidak mengherankan jika publik dihambat maupun dibatasi untuk mendengarkan sidang DPR. Apalagi, dalam sidang tersebut, seorang anggota DPR sempat mengatakan jangan sampai dokumen yang kita bahas tersebar keluar, nanti menjadi perdebatan yang tidak perlu.

“Artinya rakyat tidak diharapkan untuk mengikuti proses pembahasan RUU yang akan menimpa mereka,” katanya.

Sementara itu perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Tommy Indriadi, mengatakan dia dikeluarkan dari ruang online saat mengikuti sidang DPR melalui aplikasi Zoom. Bahkan, admin sidang online DPR tersebut kemudian memblokirnya sehingga tidak dapat kembali masuk ruang online.

“Apabila perlakuan DPR kepada publik tersebut disamakan dengan sidang di DPR offline maka sama artinya DPR menutup pintu sidang dari partisipasi masyarakat,” kata Tommy.  

Penghilangan partisipasi publik secara sengaja dalam pembahasan Omnibus Law tersebut jelas melanggar Pasal 96 UU 12/2011. Di dalam Pasal 96 ayat (1) UU 12/2011 diatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Selain itu, Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 menyatakan setiap RUU harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Di dalam kondisi krisis pandemi Covid-19, DPR juga belum memiliki protokol untuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran mengingat keterbatasan mobilitas publik,” kata Tommy menjelaskan.

Mengacu sejumlah fakta itu, Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) minta agar pembahasan Omnibus Law agenda legislasi DPR selama Pandemi Covid-19 ditunda. Hal itu karena terbukti tak melibatkan partisipasi rakyat. (*)

KSPI batalkan kerahkan masa aksi

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) batalkan kerahkan masa untuk memprotes rancangan undang-undang cipta kerja atau omnnibus law. Pembatalan terkait dengan pernytaan Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan pernyataan resmi tentang menghentikan atau menunda pembahasan omnibus law RUU cipta kerja klaster ketenagakerjaan selama pandemi Corona.

“Maka dengan demikian, serikat buruh termasuk KSPI dengan ini menyatakan batal atau tidak jadi aksi pada tanggal 30 April di DPR RI dan Kemenko Perekonomian,” kata Presiden KSPI, Said Iqbal, Jum’at 24 April 2020.

KSPI dan MPBI mengapresiasi baik terhadap keputusan Presiden Jokowi ini yang telah mendengarkan padangan semua pihak termasuk masukan dari serikat buruh demi kebaikan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia.

“Keputusan Presiden Jokowi inilah momentum bagi kita semua termasuk kaum buruh untuk menjaga persatuan indonesia dalam melawan covid 19 dan mengatur strategi bersama mencegah darurat PHK pasca pandemi corona,” kata Iqbal menambahkan.

Bahkan, menurut Said Iqbal, Presiden akan mempertimbangkan dengan sunguh sungguh untuk membahas ulang klaster ketenagakerjaan di omnibus law RUU cipta kerja dengan melibatkan serikat pekerja dan serikat buruh.

“Hal ini tercermin dari pernyataan presiden yang menyatakan akan mendengarkan pandangan semua pemangku kepentingan,”katanya.

Ia minta harus ada pembahasan ulang draf RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pembahasan tersebut  dilakukan setelah pandemi corona selesai. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here