Persoalan lain banyak perusahaan yang nunggak bayar BPJS kesehatan sehingga buruh kesulitan mendapat akses jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.
Serat.id – Sejumlah perwakilan serikat buruh di Jawa Tengah mengaku buruh Jateng masih kesulitan daftar kartu prakerja. Hal itu menimbulkan banyak buruh yang tidak dapat mengakses program itu.
“Selain dilakukan secara online, keterbatasan pengetahuan para buruh juga menjadi penyebabnya,” kata Ketua Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) Jawa Tengah, Wahyudi, Selasa 28 April 2020.
Baca juga : Ini Alasan Buruh Segel Kantor Disnakertrans Jateng
KOBAR Buka Posko Pengaduan Pelanggaran Hak Buruh terdampak Covid-19
Buruh Jateng menolak PHK Dengan Dalih Covid-19
Wahyudi minta kebijakan pemerintah agar proses pendaftaran kartu prakerja dipermudah. “Banyak teman-teman kami yang belum melek teknologi dan kesulitan mengakses soal itu,” kata Wahyudi menambahkan.
Menurut dia, banyak buruh lanjut Wahyudi yang tidak memiliki atau tidak bisa mengoperasikan handphone android. Sementara untuk masuk ke sistem kartu Prakerja, harus bisa memaksimalkan aplikasi itu.
Padahal sudah ada ribuan anggota organisasi buruh yang pimpin sudah banyak yan terkena dampak di PHK atau dirumahkan saat akibat dampak pandemi Covid-19. Data yang ia sebutkan selama wabah Covid-19 berlangsung sudah ada 2 ribu anggotanya diPHK atau dirumahkan tanpa adanya pesangon, bahkan tak memperoleh gaji. Persoalan lain banyak perusahaan yang nunggak bayar BPJS kesehatan sehingga buruh kesulitan mendapat akses jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.
“Termasuk kami juga minta pencerahan, apakah kami yang di PHK atau dirumahkan bisa mencairkan jaminan hari tua (JHT) untuk menopang kehidupan kami,” kata Wahyudi menjelaskan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui keluhan itu. Menurut Ganjar beberapa persoalan yang dikemukakan tersebut memang menjadi perhatiannya selama ini. “Kawan-kawan buruh melaporkan soal nasibnya, ada yang di PHK, dirumahkan, BPJS nunggak dan bagaimana nasib mereka,” kata Ganjar.
Ia mengaku persoalan sistemik yang hubungannya dengan pusat, akan diperjuangkan. “Kami bantu fasilitasi seperti soal Kartu Prakerja atau BPJS,” kata Ganjar menambahkan.
Menurut dia mekanisme Kartu Prakerja memang diluar dari harapannya. Prosesnya yang sulit dan cukup membingungkan membuat para buruh kesulitan. Persoalan itu sudah disampaikan Ganjar kepada pemerintah pusat. Ia meminta, seluruh buruh agar yang terdampak dan tidak bisa mengakses sistem kartu Prakerja, dapat dibackup dengan data manual.
“Sebab kalau hanya lewat satu pintu, sulit masuknya. Apalagi kuota hanya 5,5 juta itu, sekarang pendaftarnya sudah 7 juta, kata Ganjar yang mengaku sudah berkoordinasi menyampaikan ke Presiden.
Sedangkan nasib para buruh yang di PHK atau dirumahkan, Ganjar juga sudah berkomunikasi dengan semua perusahaan di Jateng. Menurutnya, sudah saatnya perusahaan peduli kepada pekerja di tengah pandemi ini.
“Tuntutan pekerja tidak sulit, mereka hanya minta selama dirumahkan atau di PHK tetap mendapat haknya yang disesuaikan. Paling tidak selama tiga bulan,” katanya. (*)
