BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Bantuan terselubung  di tengah Covid-19 sangat tidak etis karena memanfaatkan musibah untuk kepentingan politik praktis.

Serat.id-Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah mendesak semua pihak agar tidak melakukan kampanye terselubung di tengah wabah Covid 19. Bawaslu menilai memerangi dan mencegah penyebaran Covid 19 sebagai serius,  termasuk memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang memang perlu dibantu.

“Namun, Bawaslu Jawa Tengah mendesak agar pemberian bantuan itu tak disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pencitraan maupun popularitas dalam pilkada 2020. Apalagi, jika pemberian bantuan tersebut bersumber dari anggaran negara ataupun dana publik lainnya,” kata Koordinator Hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga, Bawaslu Jateng, Rofiuddin, Selasa, 28, April 2020.

Baca juga : Pilkada Jateng di Tengah Pandemi, Ini Kata Bawaslu dan KPU

Bawaslu Usut 27 Kasus Dugaan Politik Uang di Jateng

Bawaslu Rekomendasikan Sanksi 15 ASN Tak Netral

Pemahaman kampanye terselubung yang dimaksud  adalah ketika bantuan untuk korban terdampak pandemi Covid-19 ditempel gambar atau stiker bergambar bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Atau bantuan tersebut diselipi pesan-pesan tertentu yang arahnya untuk kepentingan politik,” kata Rofiuddin menambahkan .

Rofiuddin menjelaskan sudah seharusnya bantuan tersebut diniatkan untuk mengedepankan pelayanan dan membantu masyarakat dan bukan untuk kepentingan pencitraan dan popularitas.  Selain itu secara politik, bantuan terselubung  di tengah Covid-19  sangat tidak etis karena memanfaatkan musibah untuk kepentingan politik praktis.

Bawaslu Jateng menegaskan jika dalam pengawasan itu ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka akan segera diusut dan ditangani. Proses penanganan akan berlangsung sesuai dengan ketentuan. “Jika temuan itu memenuhi unsur pidana maka akan diproses pidana Pemilu,”kata Rofiuddin yang menyebut Bawaslu di Jawa Tengah akan terus mengawasi proses Pilkada 2020, meski proses ditunda hanya empat tahapan.

Selain itu ia berjanji akan meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi berwenang, jika ada temuan mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya.  (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here