BERBAGI
Ilustrasi, serat.id/pixabay

Krisis kemiskinan anak, kedua adalah krisis gizi,

Serat.id – Pandemi Covid-19 dinilai berdampak pada turunnya kesejahteraan anak Indonesia. Tercatat sejak pertama kali diumumkan pasien pertama dan kedua Covid-19 pada 2 Maret 2020 lalu  kini jumlah pasien positif Corona di Indonesia mencapai 14.032 kasus.

Bahkan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi aktivitas sosial. Dimulai berkala dengan meliburkan sekolah dan membuat aturan learn from home, lalu work from home, dan kini membuat aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi aktivitas sosial warga.

“PSBB tak hanya berdampak pada orang dewasa. Tapi juga terhadap anak-anak. Mereka tak hanya berdampak secara kesehatan, tapi juga sosial, ekonomi dan pendidikan,” kata Angga Dwi Matra, Spesialis Kebijakan Sosial UNICEF, dalam Diskusi Online seri #1 yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan UNICEF, Senin, 11 Mei 2020 kemarin.

UNICEF Indonesia melakukan penelitian tentang dampak non kesehatan dari Covid-19 bagi anak-anak di Indonesia. Hasilnya meunjukkan dampak Covid-19 terhadap anak-anak memang tak besar secara kesehatan, namun anak juga menanggung dampak lain, yaitu dampak sosial dan ekonomi. 

“Menurut hasil penelitian UNICEF, pemberlakuan PSBB berdampak besar pada penghasilan pekerja sektor informal. Padahal pekerja ini juga memiliki keluarga. Turunnya penghasilan kepala keluarga memberi pengaruh langsung pada kesejahteraan anak,” kata Angga menambahkan.

Baca juga : Ini Para Peraih Penghargaan Karya Jurnalistik Terbaik Tentang Anak 2020

“Berani Gundul” Gerakan Melawan Kanker Pada Anak

Wayang Edukasi Ramaikan Perayaan Hari Anak Nasional

Ia menjelaskan ada tiga krisis yang terjadi terkait kondisi tersebut. Pertama adalah krisis kemiskinan anak, kedua adalah krisis gizi, dan ketiga adalah krisis pembelajaran. Menurut Angga saat ini hanya 52 juta penduduk di Indonesia yang bisa dianggap memiliki pendapatan yang aman. Sementara sebagian besar dari 115 juta penduduk Indonesia yang diklasifikasikan sebagai calon kelas menengah, sebuah istilah yang baru-baru ini diperkenalkan oleh Bank Dunia. 115 juta penduduk itu termasuk sangat rentan.

“PSBB yang sedang diperlakukan membuat calon kelas menengah kehilangan penghasilan. Kehilangan pendapatan rumah tangga yang terjadi secara tiba-tiba menimbulkan ketidakstabilan situasi ekonomi keluarga dan dapat berujung pada kemiskinan,” kata Angga menjelaskan.

Ia mengutip proyeksi Bappenas,  bahwa kemungkinan penduduk Indonesia jatuh miskin naik menjadi 55 persen, dengan sekitar 27 persen calon kelas menengah diperkirakan mengalami ketidakamanan pendapatan yang menghawatirkan. Dalam hal ini keluarga dan anak-anak yang jatuh miskin dalam waktu singkat akan mengalami dampak berat dalam hal keamanan pangan rumah tangga dan keterbatasan terkait akses, ketersediaan, dan keterjangkauan bahan makanan sehat.

Sedangkan survei daring menunjukkan bahwa kebutuhan pangan semakin tidak aman: 36 persen dari responden menyatakan bahwa mereka “sering kali” mengurangi porsi makan karena masalah keuangan.

Krisis lain yang dihadapi adalah krisis pembelajaran yang saat ini lebih dari 120 negara telah memberlakukan pembatasan interaksi sosial melalui penutupan sekolah yang berdampak pada jutaan siswa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menerapkan belajar dari rumah sejak Maret lalu, Penutupan sekolah dapat memperburuk kesenjangan akses pendidikan. Siswa miskin dan rentan merupakan pihak paling terdampak oleh penutupan sekolah. “Pendidikan mungkin tidak menjadi prioritas utama, karena sering kali harus bersusah payah memenuhi kebutuhan dasar,” katanya.

Menurut dia, lamanya waktu belajar yang hilang dapat membuat banyak siswa sulit menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai tingkatan kelas yang diharapkan. Situasi ini dapat menimbulkan risiko terhadap pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia. Jumlah anak yang putus sekolah juga dapat meningkat akibat kesulitan yang dihadapi anak dan remaja untuk kembali dan tetap bersekolah setelah penutupan sekolah dan kontraksi ekonomi yang berlangsung dalam waktu lama.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti mengakui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang saat ini diberlakukan sebagai bagian dari upaya menekan penyebaran Covid-19 memunculkan fakta besarnya kesenjangan pendidikan antara kelompok yang mampu dan tidak mampu.

“Akses listrik, internet, dan kemampuan membeli pulsa dan komputer atau ponsel yang layak untuk belajar jarak jauh ternyata sangat tidak memadai,” kata Retno.

Ia menjelaskan masih banyak anak yang tak memiliki keleluasaan akses untuk mengikuti pembelajaran secara online. Dampaknya mereka kehilangan kesempatan untuk mendapat pembelajaran yang layak.

“Padahal mendapat pendidikan adalah salah satu hak anak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah,” kata Retno menambahkan.

Retno mengatakan, PJJ tidak efektif, hal itu dibuktikan sejak PJJ diberlakukan, KPAI telah menerima ratusan pengaduan terkait beban tugas. Mayoritas pengadu adalah anak-anak usia sekolah menengah.  Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh KPAI, yang melibatkan 246 responden utama, 1.700 siswa pembanding, dan 602 guru, KPAI mendapat kesimpulan, PJJ membuat siswa kelelahan, kurang istirahat dan stress.

“Siswa mengatakan, selama PJJ kebanyakan guru hanya memberikan tugas dan menagih. Nyaris tak ada interaksi seperti tanya jawab langsung, atau guru menjelaskan materi,” katanya.

Hal itu memicu anak kelelahan dan kebingungan mengerjakannya. 73,2 persen guru hanya memberikan tugas dan tak ada interaksi. Alasan guru, anak tidak memiliki akses internet yang cukup. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here