BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

“Kepala Disnakertrans menyatakan ada sekitar 1.037 perusahaan yang dilaporkan terkait pembayaran THR kepada  para pekerja,”

Serat.id – Aliansi gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Jawa Tengah menyebut potensi pembayaran tunjangan hari raya (THR) tak dibayarkan di Jawa tengah meningkat.  Indikasi kendala pembayaran THR tersebut terlihat dari pernyataan Kepala Disnakertrans Jawa Tengah pada tanggal 15 Mei 2020 yang disampaikan lewat media.

“Kepala Disnakertrans menyatakan ada sekitar 1.037 perusahaan yang dilaporkan terkait pembayaran THR kepada  para pekerja,” kata pegiat lembaga bantuan hukum (LBH) Semarang, Herdin Pardjoangan, dalam keterangan resmi, Kamis, 21 Mei 2020.

Ia menyebutkan data di Disnakertrans juga menunjukkan ada 838 yang mengklaim telah menyanggupi pembayaran THR secara penuh. Disisi lain, ada 60 perusahaan yang hanya menyanggupi pembayaran THR yang akan dilakukan secara bertahap.

“Sementara sisanya ada 129 perusahaan yang ditemukan gagal membayar THR, dan 10 perusahaan lagi yang sedang menunggu konfirmasi pembayaran THR,” kata Herdin menambahkan.

Baca juga : Puluhan pekerja Media di Jakarta mengadu masalah THR

Perusahaan Media Paling Banyak Diadukan Soal THR

LBH Semarang Buka Posko Pengaduan THR

Ia menyayangkan sikap menteri tenaga kerja yang  justru mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 Di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid 19. Surat edaran itu di saat situasi sulit tersebut tidak memihak buruh.

Isi surat edaran itu semakin memperkeruh dan merugikan bagi buruh karena memuat poin yang memberikan peluang pembayaran THR Keagamaan tahun 2020, dapat disepakati untuk dilakukan pembayaran secara bertahap atau dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

“Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tersebut, seharusnya dikesampingkan, karena secara hukum tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak dikenal sebagai produk hukum dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan,” kata Herdin  menjelaksan.

Padahal menurut dia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi pekerja dan/buruh di perusahaan, disebutkan bahwa, Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja atau buruh yang harus dibayarkan oleh pegusaha, baik terhadap buruh yang dipekerjakan berdasarkan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

“Artinya, berdasarkan Permenaker Nomor 6 tahun 2016 tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa pekerja/buruh dengan status pekerja tetap, pekerja kontrak dan Outsorching, termasuk harian lepas berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan,” katanya.

Permenaker Nomor 6 tahun 2016 tersebut, juga mengatur bagaimana perhitungan THR dengan ketentuan: bagi Pekerja/Buruh yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih, berhak mendapatkan THR sebesar 1 (satu) Bulan upah. Sementara bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 1 (satu) bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan juga berhak mendapatkan THR secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut Masa kerja kali  satu bulan Upah dibagi 12.

Dengan situasi itu sejumlah elemen buruh yang tergabung Aliansi Gerakan Rakyat menggugat (GERAM) terdiri dari unsur Serikat Pekerja dan Serikat Buruh, Organisasi Mahasiswa, Lembaga Non Pemerintah (NGO), dan beberapa organisasi dan komunitas masyarkat lainya di Jawa Tengah menggelar  launching Posko Pengaduan Online Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan  Tahun 2020.

Selain membuka aduan, GERAM juga minta  para pengusaha segera membayarkan secara penuh Tunjangan Hari raya, termasuk denda keterlambatan Pembayaran THR kepada Para pekerja/Buruh; selain itu Pemerintah Daerah Jawa Tengah, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan fungsi pengawasanya dengan maksimal dan memberikan sanksi tegas bagi pengusaha yang terlambat dan tidak membayarkan THR kepada para buruh.

“Kami juga minta Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia wajib mencabut Surat Edaran Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020,” kata Herdin menegaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here