BERBAGI

Tercatat Muannas melaporkan Farid Gaban ke Polda Metro Jaya dengan dugaan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melalui media sosial.

Ilustrasi kebebasan pers, Pixabay.com

Serat.id –  Upaya pemidanaan jurnalis senior Farid Gaban oleh politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga Ketua Umum Perhimpunan Cyber Indonesia Muannas Alaidid, menuai kecaman. Tercatat Muannas melaporkan Farid Gaban ke Polda Metro Jaya dengan dugaan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melalui media sosial.

“Mengecam langkah politikus PSI Muannas Alaidid yang mempidanakan Farid Gaban karena cuitannya di media sosial,” kata Ketua Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Sasmito Madrim, Kamis 28 Mei 2020.

Ciutan Farid berisi kritikan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Teten Masduki yang bekerja sama dengan ecomerce Bibli.

Sedangkan AJI menilai apa yang disampaikan Farid adalah bagian dari hak publik menyampaikan kritik kepada pemerintah dan salah satu wujud kebebasan berekspresi yang itu dijamin Konstitusi kita, khususnya dalam Pasal 28E yang isinya menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

“Kami mendesak Muannas Alaidid mencabut pelaporan terhadap Farid Gaban. Kami menilai apa yang disampaikan Farid masih dalam batas menyampaikan pendapat, kritik, atas kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian UKM Teten Masduki,” kata Sasmito menambahkan

Baca juga : Pasal Defamasi Ancam Kebebasan Pers Jurnalis Tirto.id Mawa Kresna

Aksi Kamisan Semarang Menyuarakan Kebebasan Pers

Ini Kronologi pemidanaan Eks Pemred Banjarhits Diananta Putra

Menurut dia, Menteri UKM juga menilai apa yang disampaikan Farid sebagai kritik, hal itu menimbulkan pertanyaan soal siapa yang sebenarnya hendak diwakili oleh pelaporan ini sementara orang yang dikritik justru tak mempersoalkannya.

Tak hanya menggecam, AJI Indonesia juga mendesak polisi tidak memproses lebih lanjut pelaporan Muannas Alaidid terhadap Farid Gaban karena apa yang dilakukan Farid Gaban merupakan bagian dari kritik terhadap pemerintah dan bagian dari hak menyatakan pendapat yang dilindungi Konstitusi.

“Sebagai aparat penegak hukum, salah satu tugas polisi adalah melindungi warga negara seperti Farid Gaban dalam menggunakan haknya yang dijamin Konstitusi,” katanya.

Sementara itu Koalisi Rakyat Bantu Rakyat (KOBAR) menyatakan duukungan kepada Farid Gaban yang menghadapi somasi Muannas Alaidid. KOBAR menilai sikap Muannas Alaidid, sebagai sikap anti-dialog yang dangkal, dan kontraproduktif di zaman sekarang dimana justru orang membutuhkan suatu sikap kritis untuk membantu menyediakan cara baca pandang terhadap situasi yang sedang berlangsung.

“Kami meminta Muannas Alaidid mengurungkan niatnya mengadukan Farid Gaban ke polisi,” kata juru bicara KOBAR, Cornel Gea.

Cornel juga menghimbau segenap kelompok masyarakat sipil untuk bahu-membahu, bersolidaritas saling menguatkan untuk melawan kedangkalan seperti sikap anti-kritik yang diperlihatkan oleh politisi seperti Muannas Alaidid. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here