BERBAGI
Ilustrasi pixabay.com

“Hingga saat ini belum ada satupun kasus yang diusut tuntas oleh aparat penegak hukum hingga para ‘pelakunya diadili sesuai aturan yang berlaku,”

Serat.id – Aliansi jurnalis Independen (AJI)  Jakarta minta pelaku doxing jurnalis Detikcom diusut karena dinilai menghambat kebebasan pers. Doxing adalah praktik berbasis internet untuk meneliti dan menyiarkan informasi pribadi atau publik tentang seseorang atau organisasi, doxing sering kali disertai balas dendam melalui pelanggaran privasi.

“Doxing bagian dari kasus kekerasan terhadap wartawan, kali ini menimpa jurnalis setelah menulis berita terkait Presiden Joko Widodo, Selasa 26 Mei 2020,” kata Ketua Divisi Advokasi AJI Jakarta, Erick Tanjung,  Kamis 28 Mei 2020.

Baca juga : Jurnalis Asal Papua Ini Mengalami Kekerasan Doxing

AJI Ternate Kecam Kekerasan Jurnalis Malut Post

Jurnalis di Aceh Barat Ini ditodong Senjata Api Karena Tulisannya

Menurut Erick jurnalis jurnalis Detikcom tak hanya mengalami intimidasi, doxing, namun juga teror bahkan diancam akan dibunuh. Kasus itu terjadi diawali ketika jurnalis Detikcom menulis berita tentang rencana Jokowi akan membuka mal di Bekasi di tengah pandemi Covid-19. Informasi itu berdasarkan pernyataan Kasubbag Publikasi Eksternal Humas Setda Kota Bekasi.

Namun pernyataan Kasubbag itu kemudian diluruskan oleh Kabag Humas Pemkot Bekasi, yang menyebut bahwa Jokowi hanya meninjau sarana publik di Kota Bekasi dalam rangka persiapan new normal setelah PSBB.

“Klarifikasi itu pun telah dipublikasi Detikcom dalam bentuk artikel,” kata Erick menambahkan.

Kekerasan terhadap penulis berita tersebut dimulai di media sosial. Nama penulis yang tercantum di dalam berita pun menyebar di internet, dari Facebook hingga Youtube. Salah satu akun yang menyebarkan adalah Salman Faris. Akun itu mengunggah beberapa screenshot jejak digital penulis untuk mencari-cari kesalahannya, meskipun isinya tak terkait berita yang dipersoalkan. Selain itu, Situs Seword juga melakukan hal serupa dan menyebarkan opini yang menyerang penulis dan media.

“Doxing yang dilakukan itu menyerang dan melemahkan seseorang atau persekusi online. Doxing adalah salah satu ancaman dalam kebebasan pers,” kata Erick menjelaskan.

Selain doxing, jurnalis itu juga mengalami intimidasi lantaran diserbu pengemudi ojol yang membawa makanan kepadanya. Padahal kenyataannya tak memesan makanan melalui aplikasi. Bahkan jurnalis tersebut juga diduga menerima ancaman pembunuhan dari orang tak dikenal melalui pesan WhatsApp.

Ketua AJI Jakarta, Asnil Bambani, menilai di tengah upaya Jokowi menggencarkan persiapan new normal, pemberitaan yang tak sepaham dengan narasi pemerintah menjadi sasaran penyerangan.

“Hal ini jelas mencederai kemerdekaan pers dan bertentangan dengan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” kata Asnil.

Ia menjelaskan dalam pasal 4 ayat 1-3 menjelaskan, salah satu peranan pers adalah melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sedangkan yang menghambat atau menghalangi maupun penyensoran dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Ia menyebutkan kasus kekerasan dalam bentuk doxing terhadap jurnalis bukan baru kali ini terjadi di Jakarta. “Sebelumnya ada lima kasus jurnalis yang mengalami doxing terkait pemberitaan,” kata Asnil menambahkan.

Tiga kasus doxing terjadi pada tahun 2018,  di antaranya, jurnalis Detik.com didoxing karena berita tentang pernyataan juru bicara Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin dan saat meliput peristiwa yang disebut “Aksi Bela Tauhid”. Sedangkan jurnalis Kumparan.com dipersekusi karena tidak menyematkan kata ‘habib’ di depan nama Rizieq Shihab dalam beritanya. Kemudian doxing terhadap jurnalis CNNIndonesia.com terkait berita berjudul “Amien: Tuhan Malu Tak Kabulkan Doa Ganti Presiden Jutaan Umat”.

Satu kasus terjadi pada September 2019 yang Febriana Firdaus, jurnalis yang melaporkan untuk Aljazeera. Febriana didoxing dan diteror karena pemberitaan terkait kerusuhan di Papua. Pada awal Januari 2020 doxing juga dialami oleh jurnalis Kompas.com, Jessi Carina terkait pemberitaan soal ‘Gubernur DKI Rasa Presiden’.

“Sementara hingga saat ini belum ada satupun kasus yang diusut tuntas oleh aparat penegak hukum hingga para ‘pelakunya diadili sesuai aturan yang berlaku,” kata Asnil menjelaskan.

Padahal dalam menjalankan tugasnya, seorang jurnalis mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UU Pers.   AJI Jakarta juga mengingatkan pihak yang bersengketa terkait pemberitaan agar menyerahkan kasus kepada Dewan Pers untuk menilai dan mengupayakan penyelesaiannya.

Sedangkan aparat kepolisian diminta segera mengusut dugaan pelanggaran pidana doxing, kekerasan, maupun ancaman pembunuhan terhadap jurnalis, hingga pelakunya diadili di pengadilan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here