BERBAGI
Ilustrasi kebebasan pers. (Pixabay.com)

Bukan pengerahan buzzer di Medsos dan intimidasi digital

Serat.id – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengimbau publik yang bersengketa pemberitaan dengan media massa agar diselesaikan melalui mekanisme undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Publik juga bisa mengadu terhadap media pada redaksi untuk memperoleh hak jawab dan koreksi.

“Jika dinilai belum memuaskan, warga bisa mengadu ke Dewan Pers untuk dicarikan solusi melalui mediasi,” kata Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut, Jum’at, 29 Mei 2020.

Baca juga : Sering Terulang, AJI Jakarta Minta Pelaku Doxing Jurnalis diusut

Jurnalis Asal Papua Ini Mengalami Kekerasan Doxing

Jurnalis Penyandang Disabilitas Alami Kekerasaan Saat Meliput Ahmad Dhani

Vonis Pelaku Intimidasi Jurnalis, AJI Kota Semarang mengapresiasi Kejari Rembang

Saran Mangut  itu mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memandatkan Dewan Pers sebagai lembaga negara yang berhak memberikan penilaian ada atau tidak pelanggaran kode etik jurnalistik, serta memberikan sanksi pada media massa.

“Ini menjadi penting karena sejak Selasa 26 Mei 2020 lalu terjadi kasus kekerasan terhadap wartawan Detikcom yang menulis berita terkait Presiden Joko Widodo. Korban mengalami intimidasi, doxing, teror, bahkan diancam akan dibunuh,” kata Mangut menambahkan.

Kasus doxing, disertai teror itu bermula ketika Detikcom menurunkan berita tentang rencana Presiden Joko Widodo membuka mall di Bekasi, Jawa Barat, di tengah pandemi Covid-19. Informasi itu berdasarkan pernyataan Kasubbag Publikasi Eksternal Humas Setda Kota Bekasi. Belakangan berita itu dikoreksi karena ada ralat dari Kabag Humas Pemkot Bekasi, yang menyebut bahwa Jokowi hanya meninjau sarana publik dalam rangka persiapan new normal setelah PSBB. 

Setelah koreksi itu dipublikasikan, kekerasan terhadap jurnalis Detikcom mulai terjadi. Identitas pribadi jurnalis itu dibongkar dan dipublikasikan di media sosial, termasuk nomor telepon dan alamat rumahnya. Jejak digitalnya diumbar dan dicari-cari kesalahannya.

“Dia juga menerima ancaman pembunuhan melalui pesan WhatsApp. Serangan serupa ditujukan pada redaksi media Detikcom,” kata Mangut menjelaskan. 

Menurut mangut sikap  itu jelas mencederai kemerdekaan pers dan bertentangan dengan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.  Ia menjelaskan Pers tentu tidak alpa dari kesalahan, sehingga keberadaan UU Pers untuk memastikan koreksi bisa dilakukan, dengan tetap menjunjung perlindungan terhadap kebebasan pers.

Sedangkan kesalahan jurnalistik tidak boleh berujung pada kekerasan atau pemidanaan terhadap wartawan. Dengan kebebasan pers yang kokoh, publik diuntungkan oleh adanya mekanisme check and balances untuk memastikan akuntabilitas pemerintah melayani kepentingan warga.

“Menyerang pers dan mengintimidasi wartawan hanya akan mencederai ekosistem informasi yang kredibel dan bebas, serta merusak demokrasi,” kata Mangut menjelaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here