BERBAGI
KOBAR Jateng, dok/Serat.id

Pendapat Farid Gaban lewat media sosial harus dianggap sebagai inisiatif keterlibatan warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan, khususnya melakukan pengawasan kepada pemerintah

Serat.id – Tim kuasa hukum Farid Gaban menyatakan sebagai negara hukum pemerintah tidak boleh alergi ketika menerima kritikan dari setiap warga negaranya. Salah satunya disampaikan oleh jurnalis senior Farid Gaban ditujukan atas kebijakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki mengenai kerja sama program KUKM HUB dengan pihak e – commerce Blibli.

“Pemerintah tidak boleh alergi ketika menerima kritikan dari setiap warga negaranya,” kata salah satu anggota tim kuasa hukum farid gaban, Zainal Arifin, Jum’at 29 Mei 2020.

Berita terkait : Pemidanaan Farid Gaban Menuai Kecaman

Zaenal menyebut pendapat Farid Gaban lewat media sosial harus dianggap sebagai inisiatif keterlibatan warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan, khususnya melakukan pengawasan kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Koperasi dan UKM.

Hal itu diatur dalam pasal 44, undang – undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang  menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan usulan kepada pemerintah dalam rangka rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan.

“Dengen begitu pernyataan yang disampaikan oleh Farid Gaban melalui akun sosial media miliknya sama sekali tidak dilandasi niat jahat untuk menyebarkan berita bohong, melainkan bentuk penyampaian kritiknya sebagai warga negara kepada pemerintah,” kata Zaenal menjelaskan.

Menurut dia, kebebasan menyampaikan kritik adalah manifestasi yang telah diamanatkan konstitusi melalui Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat (3) tentang kebebasan untuk menyampaikan pendapat.

Seorang tim kuasa hukum lain, Ade Wahyudin menyatakan telah memahami kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh Muannas Alaidid terkait responnya atas kritik yang disampaikan Farid Gaban tersebut.

“Namun kiranya perlu dipahami bersama bahwa kritik tersebut ditujukan secara terang benderang kepada pihak Menteri Koperasi dan UKM, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Muannas Alaidid sebagai pihak pelapor,” kata Ade.

Baca juga : Kriminalisasi Diananta, AJI Mendesak Kejaksaan Hentikan Penuntutan

Sadli Yang dibui Karena Berita

Selain itu ia menyatakan Menteri Koperasi dan UKM sebagai pihak yang dikritik telah menyatakan keterbukaannya atas semua kritik, catatan, ataupun masukan konstruktif dari pihak manapun.  Ia menegaskan semangat kebebasan berpendapat haruslah dijunjung tinggi sebagai sebuah hak asasi

manusia, sehingga setiap keberatan atas sebuah pemikiran dan pendapat seharusnya dibalas

dengan argumentasi berupa pemikiran dan pendapat lainnya.

“Bukan malah menggunakan pendekatan yang represif dengan melibatkan aparat penegak hukum lebih jauh,” kata Ade menjelaskan.

Menurut Ade, berpendapat bukanlah sebuah tindak pidana, melainkan esensi dari demokrasi. Sikap melaporkan Farid Gaban kepada pihak Kepolisian atas kritiknya tersebut menandakan situasi kebebasan berpendapat belum benar–benar berjalan di Indonesia sebagai negara demokrasi. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here