BERBAGI
Ilustrasi, pixabay.com

Sikap Komnas HAM itu disampaikan terkait sejumlah insiden tindakan teror, intimidasi, ancaman kekerasan  terhadap jurnalis dan akademisi  

Serat.id –  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) kembali mengingatkan komitmen pemerintah agar menjaga demokrasi negara bangsa yang tercantum dalam konstitusi serta berbagai instrumen hak asasi manusia yang ada. Sikap Komnas HAM itu disampaikan terkait sejumlah insiden tindakan teror, intimidasi, ancaman kekerasan  terhadap jurnalis dan akademisi  

“Karena kebebasan sipil adalah prasyarat mutlak dalam negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi,” kata Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara, Sabtu, 30 Mei 2020.

Berita terkait : Para Akademisi Mengutuk Keras Tindakan Teror Diskusi di Yogyakarta

Pemidanaan Farid Gaban, Kuasa Hukum : Pemerintah Tak Boleh Alergi Kritik

Sering Terulang, AJI Jakarta Minta Pelaku Doxing Jurnalis diusut

Beka menyatakan Komnas HAM RI sebagai lembaga negara mandiri yang memiliki mandat untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM, memberikan perhatian atas beberapa kasus yang terjadi berpotensi mengancam kebebasan sipil warga negara.

Lembaganya itu sedangkan memantau sejumlah peristiwa yang dinilai mengancam pelanggaran HAM, antara lain tindakan teror, intimidasi, ancaman kekerasan kepada jurnalis yang memberitakan

agenda presiden dan kriminalisasi kritik terhadap kebijakan negara, serta teror dan ancaman kekerasan kepada panitia dan narasumber diskusi tentang pemecatan presiden di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

“Bentuk-bentuk teror dan pembungkaman tersebut berlawanan dengan prinsip-prinsip

kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E Ayat 3,” kata Beka menambahkan.

Dalam pasal tersebut menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan khusus untuk peristiwa di Fakultas Hukum UGM, teror tersebut mencederai kebebasan akademik yang menjadi dasar bagi terbentuknya sistem pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa seperti amanat pembukaan UUD 1945.

Menurut Beka, dari sisi instrumen hak asasi manusia, Indonesia sejak tahun 2005 melalui Undang-undang nomor 12 Tahun 2005 sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, khususnya pasal 19 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi informasi.

Dalam instrumen hak asasi manusia itu juga menyebutkan soal tanggung jawab negara dalam menghormati dan menjamin hakhak yang ada dalam kovenan termasuk didalamnya pemulihan jika ada hak-hak yang dilanggar. Komnas HAM minta harus ada jaminan kebebasan sipil sebagai prasyarat mutlak dalam penyelenggaraan negara yang menjunjung tinggi demokrasi serta membangun suasana yang kondusif bagi pemenuhan hak asasi manusia.

Tak hanya itu, Komnas HAM juga mengecam keras tindakan teror, intimidasi dan ancaman kekerasan terhadap jurnalis yang sedang bertugas maupun semua panitia dan narasumber diskusi di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Lembaga itu juga menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk menggunakan cara-cara yang menghormati harkat dan martabat manusia dalam berekspresi dan menyatakan pendapat.

“Kami juga meminta kepada seluruh penyelenggara negara untuk menjamin dan menciptakan situasi yang kondusif bagi penghormatan hak asasi manusia khususnya kebebasan berekspresi dan

menyatakan pendapat yang didalamnya termasuk kebebasan akademik,” kata Beka menjelaskan.

Dalam rekomendasinya, Komnas HAM juga meminta aparat penegak hukum melindungi kerja-kerja jurnalis termasuk didalamnya menindak pelaku teror yang mengancam harkat dan martabat jurnalis serta kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.

Termasuk meminta Kapolri memerintahkan Kapolda DIY untuk mengusut dan menangkap pelaku teror dan pengancaman terhadap panitia diskusi di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. “Ini penting dilakukan supaya tindak pidana serius seperti itu tidak terulang kembali sebagai bagian dari pemajuan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia,” kata Beka menegaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here