BERBAGI
Ilustrasi kekerasan (foto pixabay.com)

Panitia penyelenggara kegiatan diskusi dan silaturahmi Bersama Negarawan (DILAWAN) yang diselenggarakan kelompok studi mahasiswa “Constitutional Law Society” juga mengalami ancaman verbal agar mengubah judul kegiatannya.

Serat.id –  Para akademisi mengutuk keras tindakan teror terhadap diskusi dan silaturahmi Bersama Negarawan (DILAWAN) yang diselenggarakan kelompok studi mahasiswa “Constitutional Law Society” Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada 29 Mei 2020, kemarin. Tindakan intimidasi dilakukan oleh oknum tertentu kepada panitia penyelenggara kegiatan diskusi, tak hanya itu, penyelenggara juga  mengalami ancaman verbal agar mengubah judul kegiatannya.

“Pada awalnya bertajuk Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan, hingga berujung pada pembatalan kegiatan,” kata salah satu nara hubung Forum akademisi, Prof. Susi Dwi Harijanti, dalam keterangan resmi yang diterima Serat.id, sabtu, 30 mei 2020.

Baca juga : Akademisi Undip Minta Pemilihan Pimpinan KPK diulang

Ini Alasan Dosen Unnes Menantang Debat Terbuka Rektornya

KKAI : Menristekdikti Harus Menghargai Prinsip Kebebasan Akademik

Kutukan disampaikan sejumlah organisasi akademisi, di antaranya Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI), Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM), Kaukus Indonesia Untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Dan Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia (ADPHI).

Menurut Susi, kebebasan akademik adalah kebebasan yang bersifat fundamental dalam rangka mengembangkan otonomi institusi akademik. Kebebasan tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai sistem hukum Hak Asasi Manusia universal yang diakui dan dilindungi keberadaannya di Indonesia.

“Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat,” kata Susi menambahkan.

Kebebasan berpendapat kata Susi, terlebih di dalam dunia akademis dilindungi dengan adanya konsep kebebasan akademik, yang secara tegas diakui oleh negara yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.” Kebebasan Akademik juga diakui dan dihormati secara universal berdasarkan Magna Charta Universitatum (Bologna, 18 September 1988).

Ia menilai tekanan terhadap kebebasan akademik masih menyisakan persoalan yang rumit. Kebebasan dosen dan mahasiswa untuk mengemukakan pemikirannya masih saja mendapat perlawanan dari berbagai pihak. Termasuk dalam Diskusi dan Silaturahmi Bersama Negarawan (DILAWAN) yang diselenggarakan kelompok studi mahasiswa “Constitutional Law Society” Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada 29 Mei 2020.

Sejumlah organisasi akademisi APHTN-HAN, AFHI, SEPAHAM, KIKA, dan ADPHI mengutuk keras segala bentuk tindakan intimidasi dan ancaman yang dilakukan kepada penyelenggara kegiatan diskusi akademik yang di selenggarakan oleh kalangan civitas akademika.

Lembaga itu juga menuntut adanya kebebasan akademik penuh sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi dan Prinsip-Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik.

Terutama Prinsip ke- 4: Insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan; serta Prinsip ke-5: Otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik;

“Kami juga meminta pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, melindungi segala bentuk kegiatan akademik yang diselenggarakan civitas akademika sebagai bagian dari kebebasan akademik penuh,” kata Susi menegaskan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here